WAMENA-Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi memastikan bahwa pencairan Dana Desa di sejumlah kampung pada tahun 2020 tak lagi melalui Pemkab Jayawijaya. Pencairan ddana ini kini ditangani langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Karena dana desa menggunakan APBN dan akan terlepas dari APBD Kabupaten Jayawijaya.”ungkap Wabup Marthin Yogobi saat kunjungan kerja ke Distrik Pisugi, Rabu (19/2).
Karena itu, Wabup minta kepada kepala kampung untuk menggunakan dana desa itu dengan baik sesuai dengan perencanaan yang mereka buat. Karena beberapa waktu lalu saat pemerintah melakukan evaluasi para kepala kampung telah menandatangani pakta integritas.
“Saya tadi ingatkan kembali karena masuk tahun 2020 ini proses pencairan dana desa tidak lagi dilakukan oleh pemerintah daerah atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) namun melalui KPPN Wamena.” ungkapnya Rabu (19/2) kemarin
Mekanisme pencairan dana desa yang nanti ditangani oleh KPPN, kata Marthin Yogobi, mungkin masih sama, yang mana tetap mengajukan permintaan sesuai dengan pelaksanaan, SPJ tetap dimasukkan barulah KPPN akan memproses pencairan dana tersebut,
Yogobi berharap kepala kampung bisa memahami dengan baik, kalau bisa penggunaan untuk dana kampung ini digunakan secara maksimal yang betul -betul menyentuh masyarakat. Sebab, Bupati telah mengeluarkan surat edaran agar kepala kampung mengalokasikan dana untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.
“Itu sudah diprosentasekan, sehingga perlu diingtkan kepada kepala kampung untuk menggunakan dana itu sesuai dengan perencanaannya.”jelas Wakil Bupati
Wabub juga mengingatkan kepala Kampung agar dalam perencanaan jangan tumpang tindih, kalau yang direncanakan melalui APBD jangan lagi dana desa masuk dalam Program yang sama, sehingga dana desa bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya di Kampung.
Sementara itu Kepala Distrik Pisugi Agustinus I Kosay menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan masyarakat itu akan dibawa sampai ke Musrembang tingkat Kabupaten.
“Paling banyak masyarakat menyampaikan aspirasinya mengenai sandang, pangan, papan. Termasuk air bersih dan Puskesmas yang tiap tahun kami sampaikan, juga peternakan babi dan perumahan masyarakat. Artinya yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka,”tutupnya. (jo/tri)
