

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri saat menerima kunker Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandy, di kantor gubernur, Rabu (10/12). (foto:Humas Pemprov)
JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menerima kunjungan kerja Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandy, di kantor gubernur, Rabu (10/12).
Usai pertemuan, gubernur menegaskan pentingnya memperkuat hubungan persaudaraan dan kerja sama lintas batas antara Provinsi Papua dan Papua Nugini (PNG), mengingat kedua wilayah berbatasan langsung serta memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar untuk dikembangkan.
“Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, kami membutuhkan hubungan persaudaraan yang kuat. Karena itu, kami sangat membutuhkan masukan dari Bapak Dubes,” kata Gubernur Fakhiri.
Menurutnya, kerja sama luar negeri yang dibangun secara strategis dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, termasuk bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau hubungan luar negara bisa kita lakukan secara optimal, nilainya pasti lebih besar dan akan sangat membantu Papua. Ini akan kami bangun,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya penyebaran narasi positif tentang Papua. “Papua harus digambarkan sebagaimana adanya yaitu maju, berkembang, dan aman. Tidak boleh lagi informasi keliru mengalahkan kemajuan yang sudah kita capai,” katanya.
Gubernur berharap kunjungan diplomatik ini dapat membuka perspektif baru negara-negara Pasifik. “Papua harus menjadi etalase bangsa. Kami siap berperan aktif dan akan melakukan kunjungan balasan ke negara-negara Pasifik,” tegasnya.
Sementara Dubes RI untuk PNG dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandy menyatakan terdapat peluang kerja sama yang sangat besar antara Papua dan negara-negara tetangga di Pasifik.
“Kami melihat banyak potensi kerja sama, termasuk masukan penting dari Bapak Gubernur. Apalagi saat ini setiap bulan sekitar 8.000 warga negara masuk ke Papua. Ini menunjukkan peluang yang bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…