Presiden Harus Bersikap Setelah Gereja Beri Sinyal

JAYAPURA– Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah bersama Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative (HONAI) atau West Papua Humanitarian Crisis Centre menunjukkan adanya persoalan serius yang belum terselesaikan di Papua.

Sekretaris Komisi I DPR Papua, Hermes Hein Ohee, mengatakan keterlibatan gereja dalam merespons persoalan kemiskinan, pengungsian hingga konflik kekerasan bersenjata merupakan tanda bahwa kondisi masyarakat Papua saat ini membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. “Kalau sampai gereja-gereja sudah mengambil sikap, ini berarti ada yang tidak beres dengan republik ini,” tegas Hermes Hein Ohee, Kamis (17/9)

Menurut dia, pemerintah daerah pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, ketika gereja merasa perlu mengambil peran langsung dalam menyuarakan kondisi masyarakat Papua, pemerintah pusat seharusnya menjadikan hal tersebut sebagai perhatian serius.

“Kalau sampai pemerintah provinsi tidak didengar, dan sampai gereja juga turun tangan untuk bicara soal nasib tanah dan orang-orang yang ada di tanah ini, berarti republik ini tidak beres. Ada yang tidak beres,” ujarnya.

Hermes menyatakan DPR Papua mendukung pembentukan HONAI sebagai rumah bersama bagi gereja-gereja di Tanah Papua. Menurut dia, keberadaan wadah tersebut perlu dilihat sebagai bentuk kepedulian gereja terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat Papua.

Ia bahkan menilai, jika Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, maka perlu dipikirkan langkah kebijakan yang lebih jauh.

“Kalau sampai gereja bertindak mengambil sikap seperti ini, didukung juga oleh PGI dan KWI, ini berarti ada yang tidak beres dengan republik ini. Langkah yang harus diambil adalah satu tingkat di atas Undang-undang Otsus,” katanya.