Kekerasan Terhadap Perempuan di Papua Harus Dicegah

JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, mengesahkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Adat (LP3A2) di Kantor Gubernur, Selasa (30/4).

Total sebanyak 54 perempuan yang dilantik menjadi pengurus LP3A2 Provinsi Papua. Rumasukun meyakini bahwa Ormas LP3A2 tak hanya mengurusi perlindungan bagi perempuan dan anak adat, namun akan menjadi penolong bagi kaum pria yang bergerak di sektor pemerintahan, karena lebih tahu dari mana provinsi ini harus dibangun.

“Kita (pemerintahan di Papua-red) bisa membangun secara baik kalau melibatkan mama-mama (kaum perempuan). Karena mereka yang paling tahu bagaimana memulai perencanaan yang baik, dan itu di mulai dari rumah,” ucap Rumasukun.

Jika menginginkan pemerintah yang lebih baik, lanjut Rumasukun, maka harus bersama-sama dengan para mama adat dan gereja.  Ia mencontohkan keberadaan sekolah di kampung-kampung yang dibangun, namun pada beberapa tempat menjadi bermasalah. Namun, keterlibatan mama-mama (kaum perempuan) adat, membuat proses belajar dan mengajar di sekolah tersebut kini berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya minta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) setempat untuk melibatkan LP3A2 Papua saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus, di wilayah Tabi-Saireri. Dengan begitu, dapat menampung aspirasi dari para pihak terkait termasuk perempuan adat setempat untuk selanjutnya menghasilkan satu program terarah demi kemajuan Papua secara umum,” ujarnya.

Pemprov pun siap berkolaborasi dengan LP3A2 untuk membangun Papua kedepan.

Sementara itu, Ketua LP3A2 Provinsi Papua, Rita Tokoro menyampaikan dari lembaga ini pihaknya akan menata perempuan perempuan Tabi-Saireri khususnya dalam keluarga.

  “Melalui lembaga ini, kami tetap bekerjasama dengan pemerintah. Sebab hampir semua perempuan yang dilantik hari ini adalah penggerak pembangunan,” kata Rita kepada wartawan.

    Selain itu lanjut Rita, pihaknya juga akan melihat apa yang menjadi kebutuhan dari perempuan perempuan adat yang ada di kampung kampung.  “Kehadiran lembaga ini salah satu upaya pencegahan kekerasan terhadap  perempuan di Papua, termasuk melihat hal hal yang selama ini merugikan kaum perempuan,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos