

Masyarakat adat Tepera Wauna di Kampung Waiya, Nauyoseray, Tanah Merah, Distrik Depapre, secara simbolis menyerahkan surat pernyataan hak guna pakai tanah dan perairan pantai laut kepada Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, Rabu (29/8). (foto:Humas Pemprov)
SENTANI-Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, sebagai kawasan berbasis perikanan untuk mendorong pengembangan ekonomi pesisir.
Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur perikanan seperti dermaga kampung, akses jalan menuju kawasan laut, serta pengembangan kawasan kampung nelayan. Pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan hasil laut, termasuk pabrik pengalengan ikan.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan Depapre akan dijadikan pusat pengembangan sektor perikanan di Provinsi Papua. Pemerintah, kata dia, akan memberikan dukungan kepada kelompok nelayan melalui penyediaan kapal tangkap dan pendampingan teknis untuk meningkatkan hasil produksi.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan,” kata Fakhiri usai tatap muka dengan ondoafi dan masyarakat di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4).
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada kelompok nelayan berupa kapal tangkap dan pendampingan teknis agar hasil produksi meningkat. “Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” kata Fakhiri.
Ia juga menegaskan prinsip pemerintah yang tidak melakukan pembelian tanah dalam proyek pembangunan. “Kalau saya beli, nanti kalian tidak punya hak lagi. Kami (pemerintah) hanya masuk dengan program, manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Fakhiri berharap masyarakat tetap menjaga pembangunan yang berjalan serta mengawasi pelaksanaannya. Ia juga memastikan akan terus turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan warga. “Saya tidak akan capek bertemu masyarakat demi kebaikan bersama,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pengembangan Depapre sebagai sentra ekonomi berbasis kelautan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Page: 1 2
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…