Minimnya Anggaran hingga Maraknya Tambang Ilegal Jadi Sorotan

Yang Terungkap dari Rapat Kerja Komisi IV DPR Papua dengan Dinas ESDM Papua

Komisi IV DPR Papua bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua menggelar rapat kerja  di ruang rapat Komisi IV DPR Papua, Kamis (31/7). Lantas persoalan apa saja yang terungkap dan upaya  dewan untuk mendorong mengatasinya?

Laporan: Karolus Daot_Jayapura 

Rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama Dinas ESDM Provinsi Papua di ruang rapat Komisi IV DPR Papua, Kamis (31/7) kemarin,  dipimpin Sekretaris Komisi IV DPR Papua Jefry Hendry Bisai, didampingi Ketua Komisi IV serta anggota Frangklin E. Wahey, Albert Merauje, dan Valentine Ibe.  Sementara dari pihak Dinas ESDM dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Karsudi bersama beberapa jajarannya.

    Dari rapat kerja ini,  Komisi IV DPR Papua menilai keterbatasan anggaran menjadi kendala utama bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua dalam menjalankan program strategis di sektor energi dan pertambangan. Karena itu, DPR Papua mendorong peningkatan pagu anggaran sekaligus percepatan penyusunan regulasi daerah untuk memperkuat tata kelola sektor tersebut.

    Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Jefry Hendry Bisai, mengatakan dari hasil evaluasi, pagu anggaran Dinas ESDM dinilai belum sebanding dengan beban tugas yang diemban.

  “Total anggaran Dinas ESDM hanya sekitar Rp12 miliar lebih. Dari jumlah itu, sekitar Rp9 miliar digunakan untuk belanja pegawai, sehingga anggaran yang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program hanya sekitar Rp2 miliar lebih,” ujarnya.

   Menurut Jefry, kondisi tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua karena Dinas ESDM memiliki peran strategis dalam mengelola sektor mineral, minyak, gas, hingga batuan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. “Komisi IV akan mendorong agar pagu anggaran Dinas ESDM ditingkatkan sehingga program-program strategis dapat berjalan lebih maksimal,” katanya.