

Solidaritas ASN dan masyarakat Papua menyampaikan aspirasinya di halaman Kantor Gubernur, Senin (25/3) kemarin. Dalam aksinya mereka meminta Pj Gubernur Papua dan Pj Sekda Papua untuk turun dari jabatannya.(foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Solidaritas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, kembali menggelar demo di halaman Kantor Gubernur, Senin (25/3). Sedikitnya ada 10 permasalahan yang diungkapkan massa aksi tersebut.
Beragam tuntutan disampaikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melakukan aksi demo, yakni meminta KPK menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2022, atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meminta Presiden memerintah KPK dan Kejaksaan Agung RI segera meminta pertanggung jawaban Penjabat Gubernur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Pemerintah Provinsi Papua atas temuan KPK terkait biaya makan minum tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Kami juga meminta Presiden Jokowi melalui Mendagri untuk memberhentikan Pj Gubernur Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Derek Hegemur dari jabatan mereka dan menunjuk Pj Gubernur dan Pj Sekda yang baru,” ucap sekertaris Solidaritas ASN dan masyarakat Papua, Benyamin Waxanokau.
Tuntutan lainnya, meminta presiden segera batalkan SK pelantikan Pj Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov pada 15 Maret 2024. Sebab tidak melalui mekanisme persetujuan teknis dari BKN dan persetujuan Mendagri.
Terkait ini Polres Mappi langsung bergerak menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, mengapa patung tersebut bisa…
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi…
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…