

Proses penyampaian aspirasi dari Ketua Forum ASN Provinsi Papua, Nattan Ansanay kepada anggota DPR Papua, Boy Dawir di ruang Bamus DPRP, Senin (25/3). (Gamel Cepos)
JAYAPURA – Tak hanya menyampaikan aspirasi langsung ke kantor gubernur di Jl Soa Siu terkait banyaknya ketidakberesan atas pelantikan dan penetapan pejabat di lingkup Pemprov Papua beberapa waktu lalu.
Forum ASN Provinsi Papua juga mendatangi Kantor DPR Papua di Jl Sam Ratulangi untuk menyampaikan aspirasi. “Kami pikir ini harus dibahas baik sebab banyak yang tidak beres dari pelantikan kemarin. Kalau perlu kami minta aspirasi kami ini diketahui presiden,” ungkap Nattan Ansanay, Ketua Forum ASN Provinsi Papua usai pertemuan di ruang Bamus DPRP, Senin (25/3).
Nattan menyinggung ketidakberesan semisal adanya dugaan praktek nepotisme. Ia menyebut ada konspirasi. “Anak Pj Sekda yang jauh di bawah kami bisa menempati posisi jabatan sekretaris BKD dan saat ini Plt BKD, ini apa lagi kalau bukan nepotisme. Kami minta ini semua dirombak lagi, dicek lagi,” bebernya.
Iapun menyinggung soal penerapan analisa jabatan dan sistem merit yang dianggap tidak berjalan dengan baik. “Termasuk keterwakilan Tabi – Saireri juga menjadi aspirasi kami namun itu tidak tercermin sepenuhnya. Anak negeri yang menjabat ternyata hanya sekitar 30 persen dan kami minta pemimpin yakni Pj Gubernur maupun Pj Sekda bisa menyelesaikan ini,” imbuhnya. “Kami juga melihat ada banyak OPD bermasalah,” tutupnya
Sementara perwakilan DPRP, Boy Markus Dawir yang menerima aspirasi menyampaikan bahwa sesuai dengan mekanisme dirinya akan melaporkan ke pimpinan dewan terkait aspirasi ASN Pemprov termasuk ada juga dari masyarakat.
“Sekda sampaikan bahwa penempatan atau pelantikan ini lewat Baperjakat tapi kami lihat ada yang belum Diklat Pim III Diklat Pim IV,” kata Boy Dawir. Iapun menyinggung ada beberapa penempatan pejabat yang diyakini ke depan akan mengalami kendala.
“Saya beri contoh posisi jabatan di Dinas Sosial bukan dari Dinas Sosial tapi malah dari Dinas Kehutanan. Bagaimana mau majukan OPD kalau memasukkan orang lain sementara pemimpinnya tidak sesuai akhirnya ke depan ini pasti ada kendala,” jelas Boy.
“Pelayanan hari ini menurut ASN dan masyarakat sudah tidak sehat, itu juga aspirasi yang mereka sampaikan,” beber Boy. Dari aspirasi ini dikatakan DPRP akan mengecek jadwal presiden dan menyampaikan aspirasi para ASN. “Karena tadi ASN ingin aspirasi mereka didengar presiden maka kami coba menindaklanjuti kesana,” tutup Boy. (ade/wen).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…