Pemerintah Didesak Batalkan Proses Pengangkatan DPRK
Kedua, Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementrian Sekretariat Negara akan melakukan sinkronisasi terhadap draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang terkait dengan Usulan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota DPR-Papua dan DPR-Kabupaten/Kota sebagaimana usul Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketiga Universitas Negeri Cendrawasih dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua bersedia untuk membantu menyusun draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang terkait dengan usulan pembentukan dan pengangkatan anggota DPR-Papua dan anggota DPR-Kabupaten/Kota, bersama dengan Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri dalam melakukan pembahasan substansi dimaksud. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Recent Posts
Aksi Saling Serang Antar Pelajar di Depan SMK Petra, Tujuh Orang Diamankan
Aksi tawuran antar pelajar ini diduga turut melibatkan siswa dari sekolah lain yang berada di…
Jurnalisme Investigasi dan Hak Publik di Papua Terancam
Akademisi Hukum Tata Negara Lily Bauw berpendapat bahwa tidak terbukanya draf mengenai Pasal 50B ayat…
Dukung Ketahanan Pangan, Polres Merauke Tanam Raya Jagung Serentak
Kapolres Leonardo Yoga mengatakan tanam raya ini bukan sekadar menanam benih jagung, tetapi menjadi simbol…
Dana Puluhan Miliar Mulai Digelontorkan ke 14 Kampung Adat
Ia menjelaskan, dari total 14 kampung yang ada di Kota Jayapura, saat ini sudah lima…
Pemprov Papua Selatan Dorong Produk Lokal Bermerk dan HAKI
Hal itu disampaikan Asisten I Setda Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesra, Agustinus Joko Guritno…
Dorong Terbitnya Koran Sekolah, SMAK Seminari Gelar Pelatihan Jurnalistik
Pelatihan yang dibuka oleh Kepala Sekolah, Sr. Justanti Rerawati, OSU diikuti oleh 55 orang peserta.…