Pemerintah Didesak Batalkan Proses Pengangkatan DPRK
Kedua, Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementrian Sekretariat Negara akan melakukan sinkronisasi terhadap draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang terkait dengan Usulan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota DPR-Papua dan DPR-Kabupaten/Kota sebagaimana usul Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketiga Universitas Negeri Cendrawasih dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua bersedia untuk membantu menyusun draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang terkait dengan usulan pembentukan dan pengangkatan anggota DPR-Papua dan anggota DPR-Kabupaten/Kota, bersama dengan Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri dalam melakukan pembahasan substansi dimaksud. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Recent Posts
Berikan Ruang Kepada Daerah Kelola Dana Tambahan Otsus
Denny menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang mengatur penggunaan Dana Tambahan Otsus melalui program-program yang…
Perkuat Lembaga Penyedia Pemberdayaan Perempuan
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari dalam kegiatan…
Akses Kepulauan Jadi Fokus Transportasi Papua
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius Wally, mengatakan penguatan konektivitas menjadi salah satu perhatian…
Aktivitas Akademik maupun Administrasi Dihentikan, Fokus Beri Penghormatan Terakhir
Menjelaskan situasi di lapangan, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi pemalangan, Kamus Bayage, menegaskan bahwa penutupan…
Faktor Keamanan, Nakes Non OAP Ditarik ke Kota Wamena
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Rudi Aibesa, S.KM. M.Kes membenarkan jika ada surat yang dikeluarkan oleh…
DPRK Tolikara Kawal Pelaksanaan APBD 2026, Dorong Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Tolikara, Meinus W. Yanengga, S.IP., bersama anggota DPRK Tolikara dalam…