Kedua, Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementrian Sekretariat Negara akan melakukan sinkronisasi terhadap draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang terkait dengan Usulan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota DPR-Papua dan DPR-Kabupaten/Kota sebagaimana usul Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketiga Universitas Negeri Cendrawasih dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua bersedia untuk membantu menyusun draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang terkait dengan usulan pembentukan dan pengangkatan anggota DPR-Papua dan anggota DPR-Kabupaten/Kota, bersama dengan Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri dalam melakukan pembahasan substansi dimaksud. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Cuaca ekstrem yang melanda dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memicu bencana tanah longsor susulan…
Wakil Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, menjelaskan dalam peristiwa tersebut, dua…
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan Depapre akan dijadikan pusat pengembangan sektor perikanan di Provinsi…
"Karena dulu Papua belum dimekarkan menjadi enam provinsi sehingga demo-demo masih terpusat di Kota Jayapura.…
Secara umum kata Finnyalia pola curah hujan di Provinsi Papua dipengaruhi oleh Angin Monsun, sehingga…
Di Papua, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei tidak hanya menjadi…