Kedua, Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementrian Sekretariat Negara akan melakukan sinkronisasi terhadap draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang terkait dengan Usulan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota DPR-Papua dan DPR-Kabupaten/Kota sebagaimana usul Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketiga Universitas Negeri Cendrawasih dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua bersedia untuk membantu menyusun draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang terkait dengan usulan pembentukan dan pengangkatan anggota DPR-Papua dan anggota DPR-Kabupaten/Kota, bersama dengan Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri dalam melakukan pembahasan substansi dimaksud. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ruddy menjelaskan, reses ketiga DPRK Jayapura berlangsung sejak 16 hingga 22 Desember 2025 dan diikuti…
Ketua Tim Layanan Meteorologi Publik, BMKG Wilayah V Jayapura Ezri Ronsumbre, mengatakan bahwa pada periode…
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu, SH, MH melalui Kasi Pidsus Donny Stiven Umbora,…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengatakan kendaraan operasional ini disiapkan untuk mendukung mobilitas dan meningkatkan…
Upacara peringatan Hari Ibu ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Jayapura, Kompol Erol Sudrajat, yang bertindak…
Pantauan di lokasi, Terminal Entrop dipadati warga yang mendaftar dan bersiap diberangkatkan menggunakan bus gratis…