

Puluhan pedagang dari Pasar Otonom Kotaraja saat melakukan aksi protes kepada pemerintah kota Jayapura terkait pemberlakuan aturan baru pasca penertiban beberapa waktu lalu, Rabu (16/10). (FOTO: Mboik Cepos)
JAYAPURA– Kebijakan PJ Wali Kota Jayapura Christian Sohilait, memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penertiban terhadap ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di sepanjang jalan masuk dan jalan keluar pasar otonom Kotaraja, kini berbuntut panjang.
Sekelompok PKL datang ke kantor Walikota Jayapura menyampaikan protes dan keluhan mereka atas kebijakan orang nomor satu di Kota Jayapura itu.”Hari ini kita tidak jualan dulu, kami mau ke kantor walikota, mau demo,” ujar salah seorang PKL mama Papua sembari menumpang mobil Pickup, Rabu (16/10).
Sepintas dari ucapannya, mereka mengeluhkan kebijakan Pemkot Jayapura yang dinilai sangat merugikan mereka. Pasalnya setelah aktivitas penjualan difokuskan ke dalam pasar, mereka tidak lagi mendapatkan kunjungan pembeli, hingga merugi karena tidak ada penghasilan.
“Ini karena kami jualan di dalam, kalau siang tidak ada kunjungan. Kecuali kalau malam baru ada orang mau datang beli di sini, tapi malam malah ditutup,” ujarnya lagi.
Cenderawasih Pos yang sempat mengikuti mereka dari Pasar Otonom Kotaraja, melihat ada sekitar beberapa mobil pick up dengan jumlah warga pedagang mencapai puluhan orang.
Tiba di kantor walikota, puluhan pedagang yang didominasi oleh mama-mama Papua ini, menyampaikan aspirasinya dan mereka melakukan aksi dengan duduk melantai di depan lobby kantor Walikota Jayapura. Selain itu, mereka juga membawa serta beberapa ikat sayuran sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas kebijakan tersebut.
“Kami datang ingin menyampaikan aspirasi, kami mau ditertibkan, mau dimasukkan di dalam (pasar), tetapi kalau bisa portal dan pagar itu dibuka,” kata Ibu Agustina salah satu warga yang mewakili para pedagang saat melakukan aksi di depan kantor walikota Jayapura, Rabu (16/10).
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…