

Aksi demo yang dilakukan ratusan Warga dari Distrik Asolokobal ke Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA – Ratusan Warga dari Distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya mendatangi kantor Otonom untuk menanyakan masalah data penerima bantuan Sosial untuk miskin Ekstrim tahun 2023 yang baru disalurkan untuk tahun 2024 ini, pasalnya warga menilai tak ada perubahan data sehingga banyak warga tidak mendapatkan bantuan tersebut, ironisnya nama yang di keluarkan tak sesuai.
masyarakat minta pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Jayawijaya dan pihak terkait lainnya segerah memperbaiki data penerima bantuan social (Bansos) Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Jayawijaya, karena data yang dirilis Dinsos banyak yang tidak sesuai.
“Kami menyatakan dengan tegas bahwa data penerima bantuan ekstrem tidak tepat sasaran karena ditemukan adanya banyak nama penerima yang bukan berasal dari kampung – kampung dari Distrik Asolokobal” tegas selaku korlap aksi Wempi Asso saat membacakan pernyataan sikap Kamis (4/4) kemarin.
pihaknya meminta kepada pemerintah dan Dinas Sosial untuk melakukan validasi dan atau memperbaiki data penerima Bansos miskin eksrtrim di Distrik Asolokobal. Selain aspirasi tentang perbaikan data, masyarakat Asolokobal juga minta Dinsos Jayawijaya segerah evaluasi kinerja TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas di Distrik Asolokobal serta operator kampung setempat.
“Kami Meminta memvalidasi data dengan menggantikan nama-nama warga penduduk asli Distrik Asolokobal, bapak kepala Dinas Sosial untuk segera berkoordinasi kepada Kepala Distrik untuk mengevaluasi terhadap kinerja TKSK dan Operator kampung .” Tegas Wempi Asso
Page: 1 2
Penolakan diambil setelah daging ayam tersebut terbukti tidak layak konsumsi akibat tingkat cemaran mikroba yang…
Menerima laporan adanya perkelahian antar 2 kelompk warga di Gudang Arang tersebut, Patroli Ramadan langsung…
Menurut Philemon, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perikanan dan…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Narkoba Iptu Jan B Saragih, SH, membenarkan adanya penyerahan narkotika yang…
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan catatan yang disampaikan berkaitan dengan…
Studi banding ke Raja Ampat dinilai sangat tepat, karena dinilai memiliki banyak kesamaan, baik dari…