Ending PSU Berpeluang Berakhir di MK

Temukan 17 Dugaan Pelanggaran yang Libatkan Oknum Aparat Keamanan

JAYAPURA-Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano-Constant Karma (BTM-CK), Anthon Raharusun angkat suara terkait kondisi pesta demokrasi terkini yakni Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua.

Tim Hukum menyatakan memiliki 17 catatan dugaan bukti pelanggaran yang dilakukan oknum aparat keamanan selama penyelenggaraan PSU. Ada dugaan aparat ikut terlibat secara terstruktur dan sistematis dalam PSU. Bukti ini juga yang membuka peluang ending dari PSU akan kembali berakhir di Mahkamah Konstitusi.

“Tim hukum BTM-CK menemukan 17 dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum aparat selama PSU Pilgub Papua 2025. Namun, temuan tersebut juga tidak dilaporkan ke Polda Papua,” kata Anthon didampingi Baharudin Farawowan dan Jubir BTM-CK, Marcel Morin di Kotaraja, Selasa (12/8).

menegaskan pihaknya tidak akan melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Ketua LSM Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro di Bandara Sentani pada Senin (11/8).

Alasan utamanya, kata Anthon, adalah karena pihaknya tidak percaya dengan aparat kepolisian. Meski demikian, ia menilai seharusnya polisi memiliki inisiatif memproses peristiwa tersebut mengingat kejadian terjadi di ruang publik dan bukti berupa rekaman video telah beredar luas di media sosial.

“Polisi mestinya berani memproses oknum anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap para demonstran. Kami memang tidak akan membuat laporan, karena alasannya jelas, kami tidak percaya dengan aparat kepolisian,” tegas Anthon saat konferensi pers di kediaman BTM-CK, Selasa (12/8).

Tak dilaporkan ke Polda lantaran kasus – kasus ini masih dalam ranah Pemilukada, dan yang berwenang adalah penyelenggara atau Bawaslu. “Kalau kami laporkan ke Polda, pasti jawabannya akan dialihkan ke Bawaslu,” jelasnya. Anthon menegaskan seluruh temuan itu akan dijadikan bukti jika sengketa PSU Papua dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini bukti bahwa pelanggaran PSU Papua saat ini terjadi secara sistematis. Semua akan kami buka di MK,” tandasnya.