

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Methodius Kossay. (Foto: Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura terus disoroti. Lantaran beberapa kebijakan dari ketua KPU dinilai tak sesuai mekanisme yang berlaku serta cenderung tertutup dengan publik. Sebagai contoh penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada pekan lalu yang dianggap tidak sesuai mekanisme.
Menanggapi kondisi itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Methodius Kossay, SH, M.Hum, CMP, CT, mengatakan bahwa seluruh kantor pelayanan publik tak terkecuali KPU harus terbuka dan transparan demi kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, integritas, dan independensi calon anggota.
“Seluruh tahapan seleksi penerimaan calon anggota PPK/PPD yang dilakukan oleh KPU wajib dilaksanakan secara terbuka dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, integritas, dan independensi calon anggota,” kata Methodius dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/4).
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Tegas Methodius sebagai lembaga negara KPU dalam hal ini KPU Kota Jayapura wajib menyampaikan semua program dan kebijakan yang diambil harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. “Mulai dari pengumuman pendaftaran sampai dengan penetapan PPK terpilih wajib dilaksanakan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat,” tandasnya.
Menurut Methodius, azas keterbukaan sangat penting bagi masyarakat luas dalam memberikan informasi untuk dapat diakses secara terbuka dan jelas bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan masyarakat umum.
Sebagai pengamat kebijakan publik Methodius berharap KPU Kota Jayapura harus memberikan informasi yang lebih terbuka dan akses yang luas kepada masyarakat umum untuk dapat memperoleh informasi.
“Saya berharap KPU Kota Jayapura harus memberikan informasi yang lebih terbuka dan akses yang luas kepada masyarakat luas atau yang berkepentingan untuk dapat memperoleh informasi atau tahapan seleksi yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kota Jayapura,” harap Methodius.
Page: 1 2
Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr Jan Frits Siauta, SpB subsp (K), Finacs mengungkapkan, sejak…
Menurut Kapolsek, modus yang digunakan pelaku adalah dengan membujuk korban menggunakan iming-iming nomor togel yang…
Menurut BTM, pembentukan Papua Utara bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan langkah strategis untuk memperpendek rentang…
Bagi pasien yang tubuhnya kian rapuh akibat terapi, menaiki tangga karena lift rusak bukan sekadar…
Dikatakan, pihaknya memiliki tugas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Namun, koordinasi dengan pengelola…
Hal ini dinilai krusial agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal…