

Satgas Pangan Papua saat melepas pendistribusian beras SHP ke sejumlah wilayah di Papua, Kamis (6/11). (foto:Karel/Cepos.)
JAYAPURA–Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Papua menyalurkan 165 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke tiga provinsi di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Dari total tersebut, Provinsi Papua menerima 95 ton beras, yang akan didistribusikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di masing-masing Polres.
“Untuk Ditreskrimsus sendiri kami mendistribusikan 20 ton. Kemudian Polresta Jayapura Kota 10 ton, Polres Keerom 10 ton, Sarmi 10 ton, Supiori 10 ton, dan Kepulauan Yapen 5 ton,” ujar Ditreskrimsus Polda Papua, Kombes Pol I Gusti Gde Era Adhinata, selaku Kasatgas Pangan Papua, saat acara pelepasan pendistribusian beras SPHP di Jayapura, Kamis (6/11)
Sementara itu, Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan jatah 30 ton beras, yang akan dibagi ke tiga Polres masing-masing, Jayawijaya 10 ton, Mamberamo Tengah 10 ton, dan Lanny Jaya 10 ton.
Sedangkan untuk Provinsi Papua Selatan, sebanyak 40 ton beras SPHP akan disalurkan melalui Polres Merauke 10 ton, Boven Digoel 10 ton, Mappi 10 ton, dan Asmat 10 ton.
Ini masih tahap uji petik. Kalau animo masyarakat tinggi dan berjalan lancar, maka pendistribusian akan kita lanjutkan dengan jumlah yang lebih besar sesuai kebutuhan daerah,” jelas Kombes Pol Era.
Page: 1 2
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…