

Wamendagri Ribka Haluk saat foto bersama dengan Forkopimda Papua dan Kabupaten Jayapura usai memberikan arahan terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Papua dan Kabupaten Kota, berlangsung di Hotel Horison Sentani, Rabu (20/11/2024). (foto:Priyadi/Cepos)
SENTANI -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, melakukan kunjungan dalam rangka memberikan arahan sekaligus melihat kesiapan terakhir dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Tanah Papua.
Ini sekaligus melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Papua Ramses Limbong, KPU Papua Bawaslu Papua, Kodam XVII/ Cenderawasih, Polda Papua dan sejumlah penjabat mulai dari Pj Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, Pj Kota Jayapura, Christian Sohilait dan jajaran Forkopimda Pemprov Papua, Pemkab Jayapura di Hotel Horison Sentani, Rabu (20/11) kemarin.
Dalam pesannya Wamendagri Ribka Haluk mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di Papua harus berjalan dengan aman, lancar dan damai tidak ada halangan apapun, sehingga pada bulan Februari 2025 sudah dilakukan pelantikan kepala daerah di Pilkada serentak di Papua. Iapun menegaskan jangan ada lagi Pilkada susulan atau PSU dan permasalahan di MK.
“Kita tunjukkan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini dengan baik, semua saling mendukung satu sama lain, tingkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik, semua harus tahu Tupoksinya masing masing apakah itu pihak penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, masyarakat dan lainnya, tunjukan kalau di Papua Pilkada bisa berjalan dengan aman, damai dan berintegritas tentu ini menjadi suatu tolok ukur di secara nasional,”pintanya.
Wamendagri Ribka Haluk juga menyebutkan, secara nasional untuk Pilkada Papua di kategorikan tingkat kerawanannya daerahnya masuk di rawan sedang, sehingga daerah yang menjadi catatan oleh pihak aparat keamanan harus bisa benar dideteksi secara dini baik soal Kamtibmas dan lainnya.
Dipesan juga bagi pihak penyelenggara harus benar benar netral bisa menjadi wasit tidak boleh subjektif dan diingatkan juga seluruh Pj dilingkungan pemerintah daerah di Papua, harus netral termasuk aparat keamanan semua harus bersinergi untuk menciptakan Pilkada yang kondusif di Papua .
Page: 1 2
Terkait ini Polres Mappi langsung bergerak menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, mengapa patung tersebut bisa…
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi…
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…