BPK Mulai Lakukan Pemeriksaan, Gubernur Sampaikan Kendalanya

JAYAPURA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua memulai pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Papua Tahun 2024, Selasa (18/2). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memberikan opini berdasarkan empat aspek utama.

   Kepala BPK Perwakilan Papua, Slamet Riyadi menjelaskan pemeriksaan ini merupakan amanat Undang-undang.

“Ini adalah pemeriksaan laporan keuangan yang bertujuan memberikan opini atas laporan tersebut dengan menilai empat aspek penting,” terang Slamet kepada wartawan.

   Lanjutnya, pemeriksaan akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan interim sebelum penyampaian laporan keuangan unaudited. Setelah itu pemeriksaan terinci setelah laporan tersebut diterima oleh BPK.

   Slamet berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan efektif. “Saya senang dengan semangat Pj Gubernur Papua. Beliau sangat mendukung perbaikan tata kelola keuangan demi kemajuan masyarakat Papua,” ujarnya.

   Sementara itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyambut baik dimulainya pemeriksaan pendahuluan ini. Gubernur Ramses menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

   “Apa yang kita rencanakan, itulah yang kita laksanakan, dan itulah yang diawasi BPK. Kami akan berupaya menghadirkan data yang valid dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan,” kata Ramses.

   Menurutnya, Pemprov Papua telah melakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Bahkan, pihaknya kata Ramses, terus mendorong proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang baik agar hasilnya pun baik.

   Namun, Ramses tak menampik adanya tantangan di lapangan, khususnya terkait sumber daya manusia (SDM). Selain itu adanya dinamika sosial ekonomi masyarakat yang memengaruhi progres kinerja pemerintah.

   “Kami sudah sampaikan kendala-kendala ini kepada BPK dan berharap bisa terus memperbaikinya. Harapan kami, setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2023, capaian tersebut dapat dipertahankan pada 2024,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos