

Staf Ahli Gubernur Papua, Matias Mano, mengatakan pelatihan fasilitator gizi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemerataan akses energi hingga kampung, pesisir, pulau-pulau, pegunungan dan wilayah terpencil. Pembangunan energi tidak boleh berhenti pada penyediaan pembangkit dan jaringan, tetapi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Matias Mano, mengatakan kondisi geografis Papua yang luas dan beragam membutuhkan pola pembangunan energi yang menyesuaikan karakter wilayah.
Hal itu disampaikan Matias saat membacakan sambutan Gubernur Papua pada pembukaan lokakarya pembentukan Forum Energi Daerah (FED) Provinsi Papua, Selasa (15/9).
Menurutnya, energi merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketersediaan energi dibutuhkan untuk menerangi rumah, mendukung sekolah, puskesmas, rumah ibadah dan kantor kampung.
“Energi bukan sekadar soal pembangkit, jaringan dan investasi. Energi adalah kebutuhan dasar untuk menerangi rumah, mendukung sekolah, puskesmas, rumah ibadah dan kantor kampung, sekaligus menggerakkan usaha nelayan, petani, mama-mama Papua, UMKM dan ekonomi rakyat,” kata Matias.
Melalui program prioritas Papua CERAH-Papua Terang, Pemprov Papua menargetkan perluasan akses energi secara lebih merata. Pemerintah tidak hanya mengejar tersedianya penerangan, tetapi juga pelayanan dasar yang lebih baik, penguatan ekonomi produktif dan terbukanya peluang bagi generasi muda.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…