Karena menurut Anthon, uang sebesar itu jika digunakan untuk kepentingan masyarakat maka sangat bermanfaat. “Kita harap PSU menghasilkan pemimpin yang demokratis, lahir dari suatu Pemilu yang sehat. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa uang yang digunakan benar-benar tepat dan sesuai prosedur,” kata Anthon.
Direktur Papua Anticorruption Investigation juga meminta KPU selaku pihak penyelanggara memperbaiki kecurangan di Pilkada sebelumnya. Dan siapa pun yang terpilih, itu adalah pilihan rakyat.
“Namun yang terpenting adalah bagimana kemajuan demokrasi ditentukan oleh penyelenggara Pemilu,” tegasnya.
Sementara itu, terhadap penggunaan anggaran PSU, Anthon meminta perlunya dilakukan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pemerintah.
“Misalkan terhadap anggaran untuk pengamanan, apakah selama ini pernah diaudit. Itu harus menjadi perhatian, jangan anggarannya besar, tetapi menjadi ajang disalahgunakan oleh lembaga penyelenggara,” tandasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurut Tan Wie Long, saat ini Papua tidak lagi menghadapi persoalan keamanan serius seperti yang…
Menurut Owen, manajemen memberikan kewenangan penuh kepada jajaran pelatih dalam membangun skuad. “Karena coach punya…
Padahal, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, sebelumnya telah menegaskan larangan berjualan di pinggir jalan maupun…
Pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari ke depan. Kepala Badan Pengelola Keuangan…
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dan saran masyarakat adat yang…
Jika mengacu pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2018, penjabat Sekda dalam hal…