Karena menurut Anthon, uang sebesar itu jika digunakan untuk kepentingan masyarakat maka sangat bermanfaat. “Kita harap PSU menghasilkan pemimpin yang demokratis, lahir dari suatu Pemilu yang sehat. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa uang yang digunakan benar-benar tepat dan sesuai prosedur,” kata Anthon.
Direktur Papua Anticorruption Investigation juga meminta KPU selaku pihak penyelanggara memperbaiki kecurangan di Pilkada sebelumnya. Dan siapa pun yang terpilih, itu adalah pilihan rakyat.
“Namun yang terpenting adalah bagimana kemajuan demokrasi ditentukan oleh penyelenggara Pemilu,” tegasnya.
Sementara itu, terhadap penggunaan anggaran PSU, Anthon meminta perlunya dilakukan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pemerintah.
“Misalkan terhadap anggaran untuk pengamanan, apakah selama ini pernah diaudit. Itu harus menjadi perhatian, jangan anggarannya besar, tetapi menjadi ajang disalahgunakan oleh lembaga penyelenggara,” tandasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Abisai juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di kalangan pemuda pasca Musyawarah Daerah (Musda). Ia…
Menurut Evert, buku cerita rakyat tersebut akan menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa…
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua menggelar sosialisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) serta Pencegahan,…
–Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) mendorong lahirnya Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus)…
Kejuaraan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Juni 2026, dibuka secara…
Bupati Keerom, Piter Gusbager menyalurkan Dana Desa tahap I dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) triwulan…