Karena menurut Anthon, uang sebesar itu jika digunakan untuk kepentingan masyarakat maka sangat bermanfaat. “Kita harap PSU menghasilkan pemimpin yang demokratis, lahir dari suatu Pemilu yang sehat. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa uang yang digunakan benar-benar tepat dan sesuai prosedur,” kata Anthon.
Direktur Papua Anticorruption Investigation juga meminta KPU selaku pihak penyelanggara memperbaiki kecurangan di Pilkada sebelumnya. Dan siapa pun yang terpilih, itu adalah pilihan rakyat.
“Namun yang terpenting adalah bagimana kemajuan demokrasi ditentukan oleh penyelenggara Pemilu,” tegasnya.
Sementara itu, terhadap penggunaan anggaran PSU, Anthon meminta perlunya dilakukan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pemerintah.
“Misalkan terhadap anggaran untuk pengamanan, apakah selama ini pernah diaudit. Itu harus menjadi perhatian, jangan anggarannya besar, tetapi menjadi ajang disalahgunakan oleh lembaga penyelenggara,” tandasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemusnahan kali ini menyasar material sitaan dari 52 perkara tindak pidana umum dengan volume mencapai…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah,…
Panglima Kodam (Pangdam) XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, melakukan silaturahmi kepada Gubernur…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 10 ekor sapi kurban…
Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Mimika melakukan tindakan tegas dalam upaya pemberantasan peredaran gelap…
Ketua Pengadilan Negeri Merauke, lanjut Yuri Ardiansyah, telah menunjuk 3 hakim untuk menangani 2 perkara…