

Pj Gubernur Provinsi Papua, Agus Fatoni saat memimpin langsung apel pagi di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (4/8). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan digelar serentak Rabu (6/8) besok, Pj Gubernur Provinsi Papua, Agus Fatoni mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk menjaga situasi tetap aman, damai, dan penuh toleransi.
“Saya mengajak seluruh ASN yang telah terdaftar sebagai pemilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Gunakan pilihan sesuai hati nurani masing-masing,” ujar Agus Fatoni saat memimpin apel di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (4/8).
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan pentingnya netralitas ASN selama proses pemilihan berlangsung. Menurutnya, ASN tetap harus menjalankan tugas secara profesional dan melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang atau pilihan politik.
“ASN harus netral dan menjadi contoh. ASN harus menjadi bagian dari edukasi politik yang baik bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pj Gubernur juga mengingatkan bahwa proses PSU adalah momen penting untuk memperkuat demokrasi di Tanah Papua. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga suasana kondusif yang selama ini sudah terjaga.
“Mari kita rawat iklim yang sudah aman dan damai ini. Papua dikenal dengan toleransinya, dan itu harus terus kita jaga bersama-sama,” ungkapnya.
Page: 1 2
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian menjelaskan, perkara tersebut berawal dari pembangunan sarana dan prasarana Aerosport…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara, Yulius, mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan VTE Aviation…
Kepala BKN Regional IX Papua Nur Hasan mengapreiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak…
Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9). Mereka…
Akses telekomunikasi di wilayah pelosok Kabupaten Keerom kini semakin terbuka lebar. Sebanyak 74 Base Transceiver…
Dalam arahannya, Noak Wasanggai menegaskan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah…