

Erick Ohee (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA–Anggota DPR Papua dari kursi pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) dari daerah pengangkatan (Dapeng) Kabupaten Jayapura, Erick Ohee, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membenahi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari.
Menurut Erick, langkah pembenahan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Pembenahan Rumah Sakit Yowari sangat penting. Rumah sakit ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan perlu dilakukan perbaikan menyeluruh, baik dari sisi sumber daya manusia maupun fasilitasnya,” ujar Erick, Jumat (27/3)
Ia menegaskan bahwa peningkatan pelayanan tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan secara menyeluruh. Pelayanan prima, kata dia, hanya bisa terwujud apabila sistem, tenaga medis, serta sarana pendukung ditata dengan baik.
“Tidak bisa pelayanan meningkat tanpa pembenahan. Maka perbaikan SDM dan fasilitas menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang optimal,” jelasnya.
Terkait dukungan anggaran, Erick menilai dana Otsus memiliki peran penting dalam mendukung sektor kesehatan, termasuk pembenahan RSUD Yowari. Ia mendorong agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran afirmasi kesehatan secara tepat sasaran. “Dana Otsus memang diperuntukkan bagi afirmasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Karena itu, rumah sakit sebesar Yowari perlu mendapatkan alokasi untuk pembenahan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pelayanan khusus bagi Orang Asli Papua (OAP), terutama dalam kondisi darurat. Menurutnya, pasien dalam kondisi kritis harus segera mendapatkan penanganan tanpa terhambat prosedur administratif.
“Ketika pasien datang dalam kondisi darurat, harus langsung ditangani secara profesional tanpa terhambat prosedur. Jangan sampai ada pasien meninggal hanya karena terlambat mendapatkan penanganan medis,” tegasnya.
Erick bahkan mengusulkan agar sebagian dana Otsus kesehatan, sekitar 10 persen, dapat dialokasikan khusus untuk penanganan kasus darurat di rumah sakit.
Page: 1 2
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…