

Pj Bupati Jayapura Samuel Siriwa
SENTANI – Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, ada beberapa agenda yang ditekankan oleh Pj. Bupati Jayapura. Yakni terkait dengan pengumuman putusan MK, pemeriksaan audit BPK RI, jaga kamtibmas, pembentukan tim penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura terpilih, musrembang, serta pelantikan 509 pegawai.
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menjelaskan terkait dengan pemeriksaan tim BPK RI dalam hal memeriksa laporan keuangan dilingkungan kerja Pemda Kabupaten Jayapura, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu masih kurangnya persentase dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
“Yang kurang ini harus dilaporkan ke Inspektorat, sebagian besar sudah dilakukan, hanya saja belum dilakukan pemutahiran data, yang mana pemutahiran data sekarang tidak sama dengan tahun-tahun lalu yaitu persemester, kalau sekarang langsung dilakukan perpekerjaan,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (24/4) kemarin.
Diakuinya, nantinya dari laporan pemutahiran ada tuntutan ganti rugi dan ada yang bersifat administrasi, untuk tuntutan ganti rugi di kabupaten Jayapura, ada kontraktor yang pekerjaannya ditemukan oleh auditor pekerjaannya kurang, kualitas pekerjaannya juga kurang, sehingga didapati ada temuan.
“Yang susah ini, kita sudah menginformasikan kepada para kontraktor, tetapi mereka belum melakukan tindakan lanjutnya, sehingga saat ini Inspektorat dan Kepala-kepala OPD diminta untuk mengejar hal tersebu, ” terangnya.
Diakuinya, jika kontrak bisa memperjuangkan nasibnya di Pemda Kabupaten Jayapura, mengeluarkan aspirasinya, tetapi diharapkan juga mereka dapat segera menindaklanjuti kekurangan yang ditimbulkan, harus segera ditindak lanjuti.
“Saya mengharapkan agar Inspektorat dan OPD terkait bisa lebih memperhatikan, jangan malas menyiapkan data yang diminta olah BPK RI, terhadap dokumen dan laporan-laporan yang ditetapkan, sehingga nanti tidak menjadi masalah bagi kita, ” terangnya.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…