“Selain memperbaiki Dewan Adat, kami pemerintah memiliki harapan lewat konferensi ini bisa menghasilkan tapal-tapal batas. Ada tatanan adat, dari ondofolo dan seterusnya ke bawahnya itu seperti apa. Itu tata tatanan adat,” katanya.
Fakhiri juga meminta para bupati di wilayah Papua memberikan perlindungan dan kebijakan afirmatif bagi masyarakat adat, terutama dalam menjaga tanah, budaya dan hak-hak masyarakat asli Papua.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua harus memiliki posisi kuat dalam menentukan masa depan tanah dan sumber daya alamnya.
“Beberapa waktu lalu saya juga sudah menyampaikan kepada DPD RI tentang lingkungan masyarakat adat bahwa kami di Papua tidak akan pernah menjual sedikit pun harga diri kami,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemuda adat sebagai generasi penerus yang mampu menjaga identitas budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Fakhiri mengatakan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen membangun Papua melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kehidupan sosial yang harmonis, pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal serta percepatan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut operator seluler belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perlindungan…
Setiap empat jam sekali, alarm sunyi di benak Rizki berdering. Tidak peduli matahari baru merayap…
Perwakilan masyarakat adat Kampung Nafri, Kristison Hanuebi, mengatakan, pihaknya telah dua kali mengikuti upaya fasilitasi…
Berkurangnya volume penerbangan baik pesawat cargo dan penumpang dalam satu pekan terakhir berdampak ketahanan stok…
Mahkamah memberikan tenggat waktu paling lama dua tahun untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut sejak…
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Bambang Budiandoyo, menyatakan terkait dengan kondisi Kabut asap di…