

CPNS Papua Pegunungan saat melakukan aksi di kantor BKPSDM Papua Pegunungan guna mempertanyakan TMT nya beberapa waktu lalu. (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA- Pemprov Papua Pegunungan menargetkan proses administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 dapat mencapai tahap Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pada Oktober 2026.
Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Elay Giban,, SE, MM mengatakan perbaikan dokumen menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum proses penetapan CPNS dapat dilanjutkan, saat ini masih menunggu proses tersebut untuk di BKPSDM agar di bulan ini sudah bisa TMTnya bisa ditetapkan pada bulan ini.
“Kami berharap CPNS Pemprov Papua Pegunungan, TMT Oktober 2026. Tetapi baru saja saya tanda tangan berkas, masih ada banyak yang kekurangan sehingga peserta harus melakukan perbaikan,” ungkapnya di Wamena Rabu (7/10).
Menurutnya, proses verifikasi dan administrasi CPNS saat ini telah menggunakan sistem digital. Karena itu, ketelitian dalam melengkapi dokumen menjadi penting. Setiap kesalahan maupun kekurangan berkas harus diperbaiki melalui sistem sebelum proses dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya, sehingga CPNS harus benar -benar melengkapi apa yang menjadi kewajibannya.
“Bagi saudara-saudara CPNS, jangan lihat proses ini lalu bosan dan demo atau aksi. Tunggu, proses ini sedang jalan karena ini bukan kerja manual, melainkan kerja sistem digital dan elektronik sehingga perlu ketelitian,” tegasnya Sekda
Mantan Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan meminta para peserta memahami proses verifikasi yang masih berlangsung. Jajaran BKPSDM bersama seluruh staf, terus bekerja menyelesaikan administrasi agar seluruh dokumen peserta dapat diproses secara tepat tanpa ada yang mengalami kekurangan atau keterlambatan.
“Kalau ada yang kurang atau salah, ya harus dimaklumi. Ini bukan disengaja. Bersabar itu lebih baik untuk menerima hasil yang maksimal daripada tergesa-gesa atau mendesak, tetapi hasilnya tidak maksimal,” kata Giban
Page: 1 2
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…