

Serah terima jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dari pejabat sebelumnya Setiyo Wahyudi kepada pejabat yang baru Hans Y Hamadi, (31/5) (foto:Elfira/Cepos)
Melihat Strategi Pejabat Plt. Kepala Bappenda Provinsi Papua yang Baru, Hans Y Hamadi
Pasca pemekaran Tiga Daerah Otonom Baru (DOB) dari Provinsi Induk Papua, praktis sumber pendapatan APBD Pemprov Papua turun drastis. Dari yang tadinya belasan triliun rupiah, kini hanya sekitar Rp 2,5 Triliun. Karena itu, butuh strategi dalam mengali potensi pendapatan asli daerah di Provinsi Papua.
Laporan: Elfira_Jayapura
Senin (27/5) lalu, berdasarkan surat perintah tugas Pj Gubernur Papua, menunjuk Hans Y Hamadi, sebagai Plt Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua menggantikan pejabat sebelumnya Setiyo Wahyudi.
Sebelum menduduki jabatan ini, Hans pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2006-2012. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Tinggi tahun 2014-2016, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2016-2020.
Pria kelahiran Kotaraja ini juga pernah menjabat sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Provinsi Papua hingga Plt Sekretaris MRP, sebelum diangkat menjadi Plt Kepala Bappenda pada akhir Mei lalu.
Dengan pengalaman jabatan tersebut, Hans akan menerapkannya di tempatnya menjabat saat ini. Bahkan, beberapa strategi akan dilakukannya dalam rangka peningkatan pendapatan anggaran daerah (PAD).
Dalam peningkatan PAD, Bapenda akan menyurati Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, terkait dengan pembebasan tunggakan pajak pada Juli-Agustus mendatang. “Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan dua bulan itu untuk membayar pajak kendaraan mereka,” ucap alumni Uncen ini.
Lainnya, meminta kepada kepala Samsat yang ada di kabupaten/kota untuk memberi laporan terkait dengan kendaraan dinas yang sudah jatuh tempo. Bagi kendaraan yang jatuh tempo harus dibayar, terutama provinsi harus menjadi contoh.
“Terkait hal itu kami sudah menyurati Gubernur Papua melalui Sekda Papua. Kita harus menjadi contoh, sebab selama ini dari hasil rapat evaluasi dengan Kabid dan Subbid diketahui provinsi yang paling banyak belum membayar itu,” kata Hans.
Hans juga sudah meminta seluruh Samsat Samsat untuk bekerja secara maksimal agar meningkatkan PAD. Bahkan, Hans sendiri mangaku langsung melakukan pemantauan terkait kinerja anak buahnya.
Page: 1 2
Setelah liburan panjang dan penerimaan murid baru, aktifitas anak-anak sekolah kembali ramai. Arus lalu lintas…
Menurut Abisai, perjudian bukan sekadar aktivitas yang melanggar hukum, tetapi juga menjadi salah satu…
Korban diketahui bernama Jhon S. Wanimbo (26), warga Jalan Buper Waena, Distrik Heram. Korban menghembuskan…
Menurut Anthon, langkah itu penting agar tidak muncul korban-korban sipil lainnya akibat tuduhan sepihak yang…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan Pemerintah Kota Jayapura akan mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah peraturan…
Kasubdit I Ditresiber Polda Papua, Kompol I Wayan Laba, mengatakan kejahatan siber merupakan segala bentuk…