

Denny H. Bonai, Ketua DPR Papua (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA–DPR Papua memastikan akan menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemborosan anggaran bernilai ratusan miliar rupiah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Langkah tersebut akan dilakukan melalui fungsi pengawasan DPR dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi perhatian KPK, termasuk Dinas Pendidikan yang tercatat memiliki nilai potensi pemborosan anggaran cukup besar.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing komisi sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk Dinas Pendidikan, pembahasan akan dilakukan oleh Komisi V DPR Papua sebagai mitra kerja.
“Nantinya lewat komisi-komisi. Misalnya Dinas Pendidikan akan diundang oleh Komisi V untuk membahas apakah mereka sudah menindaklanjuti temuan KPK atau belum,” ujar Denny kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (28/7)
Dua akademisi ekonomi asal Papua turut memberikan ulasan komprehensif mengenai latar belakang, dampaknya terhadap pasar…
IG diamankan saat mengambil sebuah paket yang sebelumnya telah dicurigai petugas berisi narkotika di…
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan perubahan APBD sekaligus momentum…
Bukan sekadar tentang usia sebuah kampung, tetapi tentang sebuah benih iman yang pertama kali…
Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)…
Salah satu perhatian utama Rustan adalah penyaluran bansos yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat…