Categories: EKONOMI BISNIS

Tarif PPh 0,5 Persen Dinilai Mendukung Perkembangan UMKM di Papua

JAYAPURA – Dosen Tetap Magister Manajemen STIE Port Numbay Jayapura dan Ketua Komite Integritas Akademik STIE Port Numbay Jayapura, John Agustinus menyebut tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen memberikan manfaat positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Papua.

Manfaat positif yang dimaksudkan John adalah mendorong partisipasi dalam sistem perpajakan formal, insentif pajak dengan tarif rendah diharapkan menarik lebih banyak UMKM untuk terdaftar dan meningkatkan kepatuhan pajak serta memperluas basis pajak dan pendapatan negara.

“Kebijakan ini juga bertujuan menambah jumlah Wajib Pajak UMKM, memperkuat pendapatan negara, dan menciptakan sistem keuangan yang inklusif, integrasi UMKM ke ekosistem ekonomi formal, memperkuat ekosistem usaha, mendukung transformasi digital UMKM serta insentif mendorong UMKM beradaptasi dengan teknologi, memperluas pasar digital,” terangnya, Selasa (24/6).

Menurutnya, kebijakan ini mendukung perkembangan UMKM, meningkatkan daya saing, dan mendorong kontribusi terhadap ekonomi nasional dan komitmen terhadap ekonomi inklusif dan digital.

“Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekonomi inklusif berbasis teknologi, menjadikan UMKM motor penggerak nasional,” kata John.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

19 minutes ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

1 hour ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

2 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

1 day ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

1 day ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

1 day ago