Nantinya Polisi Papua Tidak Lagi Menenteng Senjata

Sementara itu, di buku ini juga, Frits mengatakan perlunya polisi perempuan OAP. Sebab menurutnya, perempuan bisa menjadi peredam. Dalam konteks konflik kekerasan di Papua, ketika ada kehadiran perempuan maka dia bisa meredakan konflik. ”Karena itu kita butuh banyak perempuan Papua yang jadi polisi, supaya dia bisa tampil dan menjadi penyejuk di tengah masyarakat terutama di daerah konflik. Karena perempuan dalam pendekatannya selalu menggunakan hati,” kata Frits.

Namun lanjut Frits, syarat menjadi Polisi Papua adalah dia bisa berbahasa daerah lokal sehingga bisa memitigasi konflik.

”Negara ini sudah melakukan berbagai cara untuk menangani konflik di Papua, mulai dari pemekaran, Otsus, DOB dan lainnya. Namun itu justru mengembangkan jejaring konflik yang lebih masif,” ujarnya.

Sementara itu, alasan Frits melakukan peluncuran buku di kampus dan mengundang para pelajar di Jayapura karena pelajar adalah agen pentingnya memitigasi konflik. ”Buku ini difokuskan pada anak-anak SMA dan kampus,” ucapnya.

Kata Frits, narasumber di buku ini ada Guru Besar Antrpologi, Prof Fredrik Sokoy, Guru Besar Sosiologi, Guru Besar Hukum Adat dan beberapa pandangan-pandangan penting.

”Saya harap semua orang bisa mengakses buku ini, supaya dia memahami bahwa Papua bukan daerah konflik, melaikan daerah rawan konflik dan sudah terlalu banyak korban dari konflik ini,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Antrpologi, Prof Fredrik Sokoy mengaku buku Polisi OAP merupakan sajian informasi yang segar, mudah dimengerti karena diambil langsung dari beberapa contoh kasus sederhana yang sering terjadi.

”Bukunya lugas, sederhana dan empiris juga,” kata Prof Sokoy yang menjadi Keynote Speaker di peluncuran buku. Menurutnya, pendapat penulis tentang kasus-kasus tertentu di Papua terlihat cukup bagus diungkapkan dan dihubungkan. Sehingga menjadi sebuah kecenderungan dalam memberikan pengertian yang baik untuk masyarakat dan publik.