

Masa pasangan Calon Gubernur Papua BTM-CK saat mengelar aksi demonstrasi di Kantor KPU Papua dan dikawal ketat aparat kepolisian Selasa (19/8) (Foto: Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Massa pendukung dua Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Papua, yakni Paslon nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Constan Karma (BTM-CK), dan Paslon nomor urut 2, Mathius D. Fakhiri- Aryoko Rumaropen (Mari-Yo), melakukan aksi demonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Selasa (19/8).
Entah bagaimana ceritanya dua massa pendukung paslon yang masih memanas ini bisa bertemu disatu titik yakni di kantor KPU Papua Jl Pantai Holtekamp. Untungnya euforia dari kedua kelompok ini tidak sampai menimbulkan bentrok meski sempat menimbulkan ketegangan.
Aksi tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan kurang tegasnya Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Papua dalam mengawasi jalannya PSU.
Dari pantauan Cenderawasih Pos dilokasi ribuan pendukung dari kedua Paslon padati ruas jalan tepat bagian depan kantor KPU Papua. Akibatnya jalan Pantai Holtekamp sempat mengalami kemacetan panjang. Untungnya ini cepat diatasi oleh pihaknya kepolisian dari Polresta Jayapura Kota yang dibackup Polda Papua.
Massa pendukung pasangan calon nomor urut 1, Benhur Tommy Mano – Constant Karma menggunakan mobil pickup dan meletakkan speaker kemudian menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menuntut, KPU Papua wajib menyelesaikan masalah PSU Pilkada Papua agar tidak sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…