

Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua saat menyerahkan uang Rp10 miliar kepada pegawai BNI yang selanjutnnya disetor ke kas negara, Selasa (19/8). (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Babak baru kasus dugaan korupsi anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp205 miliar lebih. Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua.
Terbaru, dari pengusutan yang dilakukan pada Jilid II kasus PON Papua, Kejaksaan Tinggi Papua berhasil menyita uang sebesar Rp10 miliar. Uang tersebut berasal dari YW yang statusnya ketika itu adalah Ketua Harian Pengurus Besar (PB) PON Papua Tahun 2021.
Dalam kasus dugaan korupsi PON Papua, statusnya sebagai saksi. YW sendiri sudah pernah dimintai keterangan oleh Kejati Papua bersamaan dengan KK yang berstatus Ketua KONI Papua.
“Uang ini (Rp10 miliar) dari salah satu saksi dalam perkara PON Papua Tahun 2021 dengan inisial YW,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Nikolaus Nilla Mahuse, menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (19/8).
Ditegaskan meski uang dikembalikan tidak menghapus seseorang untuk dipidana. “Pengembalian kerugian negara dalam ketentuan Pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan seseorang untuk dipidana,” tegasnya.
Plt Sekda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP menyatakan Otsus Papua merupakan instrumen penting dalam…
Menurut Yunus, proses penyediaan makanan untuk program MBG tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Mulai dari…
Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang berkaitan dengan infeksi…
Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada III melalui program Guskamla Peduli “Aku Cinta Laut” menggelar Bhakti…
Rencana Pemerintah Kabupaten Jayapura menjalankan program pembinaan bagi warga yang terjerat kebiasaan mengonsumsi minuman keras…
"Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama Pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan…