

Ketua Komisi I DPRP Tan Wie Long. (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, menyatakan dukungan penuh atas rencana pemerintah pusat untuk menempatkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di wilayah Papua. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjawab berbagai persoalan strategis yang terjadi di tanah Papua.
Menurut Tan, keberadaan sekretariat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk lebih peka terhadap persoalan krusial di Papua, terutama terkait kekerasan bersenjata yang hingga kini masih terus terjadi akibat kontak tembak antara kelompok separatis dan aparat TNI-Polri.
“Masalah kekerasan bersenjata ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Sudah saatnya pemerintah berani mengambil langkah tegas untuk mewujudkan perdamaian sejati di tanah Papua,” ujar Tan Wie Long saat ditemui di Gedung DPR Papua, Rabu (16/7).
Ia menekankan bahwa bentuk perdamaian yang dibutuhkan adalah perdamaian cinta kasih, bukan kekerasan atau pendekatan militeristik. Tan mendorong pemerintah pusat untuk turun langsung ke tengah masyarakat dan membangun dialog dengan kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan ideologi negara.
“Selama ini pendekatan militer bukan solusi konkret. Yang justru terjadi adalah meningkatnya rasa takut di kalangan masyarakat sipil. Banyak yang terpaksa mengungsi demi keselamatan, padahal TNI-Polri hadir untuk menjaga keamanan,” jelasnya.
Page: 1 2
Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…
Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming…
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…