Frits menegaskan, Papua seharusnya dipandang sebagai daerah rawan konflik, bukan daerah konflik, sehingga pendekatan penegakan hukum perlu lebih dikedepankan dibanding pendekatan militer.
“Karena itu kami meminta seluruh operasi di wilayah rawan dikendalikan oleh kepolisian, sedangkan TNI memberikan dukungan ketika dibutuhkan,” katanya.
Selain itu, Komnas HAM Papua meminta pemerintah daerah segera membentuk tim penanganan konflik untuk mendata korban pengungsian secara menyeluruh.
Ia juga meminta operasi pengejaran terhadap kelompok bersenjata dihentikan guna meminimalisir eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban sipil. “Yang harus dikedepankan adalah operasi penegakan hukum agar lebih terukur dan tidak menimbulkan korban lebih banyak,” ujarnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Bila banjir di tempat lain, bisa langsung surut seiring dengan berhentinya curah hujan dari langit,…
Gubernur Apolo datang bersama Kepala Balai Binamarga Merauke, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jalan dan Jembatan…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam menjaga dan melestarikan dusun…
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah resmi menerbitkan Surat Perintah (Sprint) Pengawasan guna mengawal rantai pasok…
Ia menambahkan kemistri tim baru terlihat pada paruh kedua kompetisi. Wilson juga menyoroti kebijakan transfer…
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU)…