Dana Cadangan Papua Tersisa Rp134 Miliar

Lima Tahun Tak Nyetor, Pemprov Malah Usul Raperdasi Dicabut

JAYAPURA— Dana cadangan atau yang dulu disebut dana abadi Pemprov Papua terus berkurang. Dana yang dulu sempat terkumpul sampai Rp 1,6 triliun itu kini hanya tersisa Rp 134 miliar. Pemerintah Provinsi Papua sendiri mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi, kondisi fiskal daerah, serta kebutuhan pembangunan yang semakin dinamis. Kasarnya adalah saat ini Pemprov masih banyak membutuhkan anggaran sementara fiskal atau keuangan daerah tidak stabil bahkan cenderung minus. Nah dana cadangan ini bisa saja digunakan untuk menjawab kondisi kebutuhan daerah namun dengan pemanfaatan dana cadangan yang juga sesuai dengan aturan.

Penegasan soal pencabutan Perda tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dan Kelompok Khusus DPR Papua terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Dana Cadangan dalam sidang paripurna DPR Papua, Selasa (7/7).

Ia menjelaskan, usulan pencabutan perda didasarkan pada hasil evaluasi terhadap perkembangan regulasi, perubahan kondisi fiskal daerah, rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta penyesuaian kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menurut Aryoko dalam lima tahun terakhir tidak lagi dilakukan penyetoran dana Otsus ke rekening dana cadangan.

Dana Otsus yang diterima langsung dimanfaatkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program pembangunan. “Apabila Perda Nomor 1 Tahun 2010 tetap dipertahankan tanpa adanya aktivitas penyetoran maupun penggunaan dana cadangan, kondisi tersebut berpotensi menjadi temuan pemeriksaan akibat adanya regulasi yang sudah tidak efektif,” ujar Aryoko.

Lebih lanjut, saldo dana cadangan Pemerintah Provinsi Papua yang masih tersimpan hingga saat ini mencapai Rp134.016.694.639. Sisa dana tersebut, kata pemerintah, nantinya akan dimanfaatkan melalui mekanisme APBD secara transparan dan akuntabel dengan tetap berada dalam pengawasan DPR Papua. Penggunaannya akan diprioritaskan untuk mendukung program-program strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Pencabutan Perda Dana Cadangan tidak akan mengurangi komitmen pemerintah terhadap pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta program bagi Orang Asli Papua (OAP),” ujar Aroko.Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Aroyoko menyatakan seluruh saran dan rekomendasi akan menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan Raperda.

Sementara kepada Fraksi NasDem, pemerintah menegaskan kronologi tindak lanjut rekomendasi BPK, perkembangan nilai dana cadangan, status pengelolaan, hingga rencana pemanfaatannya akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan bersama DPR Papua.Terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah kata dia sependapat bahwa sisa dana cadangan harus diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, melalui berbagai program strategis.

“Kami juga membuka ruang pembahasan mengenai pembentukan dana abadi sebagai bagian dari penyempurnaan substansi Raperda,” kata Aryoko. Sementara itu, kepada Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan dan Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan, pemerintah menegaskan pencabutan perda bukan merupakan langkah mundur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sisa dana agar dapat segera dialokasikan bagi kebutuhan pembangunan yang mendesak.

Kami pastikan pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tidak akan menimbulkan kekosongan hukum. Sebab, mekanisme pengelolaan dana Otsus saat ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” tegasnya.Selain itu, penggunaan dana tetap harus memperoleh persetujuan DPR Papua sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.