Site icon Cenderawasih Pos

ASN Ancam Palang Semua Kantor Perangkat Daerah

Massa aksi yang mengatasnamakan solidaritas ASN dan masyarakat Papua saat memalang gerbang kantor gubernur, Rabu (3/4) (FOTO:Elfira/Cepos)

Desak Pusat Turunkan Pj Gubernur Papua, dan Pj Sekda Papua

JAYAPURA – Massa aksi yang mengatasnamakan solidaritas ASN dan masyarakat Papua, mengancam akan palang semua kantor perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Ancaman tersebut jika pemerintah pusat tidak menjawab aspirasi mereka untuk segera menurunkan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Derek Hegemur, dari jabatannya saat ini.

Bahkan, Rabu (3/4) sore saat menggelar aksi. Pintu gerbang utama kantor gubernur sudah dipalang massa. Sebelumnya mereka juga memalang kantor otonom yang berlokasi di Kotaraja.

Penanggung jawab demo, Herianus Asso, mengatakan pemalangan kantor gubernur bentuk akumulasi kekecewaan dari ASN kepada Pj Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun.

“Sebelumnya Selasa (2/4) malam kami sudah melakukan pemalangan di Kantor Otonom, sekarang pemalangan kami lakukan di kantor gubernur,” ucap Asso kepada wartawan.

Asso menegaskan, pemalangan tersebut dibuka jika sudah ada jawaban dari pemerintah pusat atas apa yang menjadi tuntutan mereka.

“Pemerintah pusat segera menjawab aspirasi kami bahwa Pj gubernur segera turun dalam waktu yang singkat, mengingat pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik,” ucapnya.

Selain itu kata Asso, tidak berjalannya aktivitas pemerintahan berpengaruh pada agenda nasional yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemilihan walikota dan wakil walikota serta pemilihan bupati dan wakil bupati.

“Mulai hari ini, tidak ada yang namanya rapat internal maupun ekstrenal, bahkan pegawai pun tidak akan diberikan akses di kantor. Bahkan kami akan palang semua kantor perangkat daerah,” tegasnya.

Asso mengklaim roda pemerintahan ini sudah rusak dengan muatan muatan tertentu. Sehingga itu, Pemerintah Pusat bisa mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka.

Sementara itu, Perwakilan Tabi Saireri, Yulianus menyebut ketika dalam rumah anak anaknya ribut, berarti ada yang lebih buruk dari itu.

“Sejak beliau (Pj gubernur-red) dilantik sampai hari ini, saya melihat tidak ada langkah langkah konkrit yang dilakukan dalam melihat persoalan-persoalan di Tabi-Saireri. Saya tidak tahu komponen adat mana yang pernah beliau undang dan kemudian bicara terkait persoalan Tabi-Saireri,” ucap Yulianus.

Menurutnya, seorang pempimpin harusnya hadir untuk memberi solusi. Bukan datang untuk menjadi beban bagi daerah.

“Jika ASN berani menggelar demo seperti ini, menandakan APBD Papua lagi bermasalah. Berarti permasalahan itu kembali ke beliau sebagai pmpinan untuk menyelesaikannya, namun jika tidak mampu maka harus mundur,” ujarnya.

Sebagaimana kata Yulianus, tugas utama seorang kepala daerah adalah bisa mengurus dan membawa APBD untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di daerahnya.

“Kita punya otsus, DAU, DAK dan lainnya. Sekarang bagaimana itu diatur sehingga porsi rakyat diperhatikan dengan baik, begitu juga porsi di ASN dan itu tanggungjawab seorang kepala daerah selain tanggung jawab lainnya yang melekat,” ucapnya.

Menurut Yulianus, ada beberapa persoalan yang sampai hari ini Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun belum bisa menyelesaiaknnya termasuk persoalan hak ulayat dan lainnya

“Jika seorang pemimpin sudah memiliki persoalan dimasa sebelumnya, tidak menutup kemungkinan dikepemimpinannya pasti membawa masalah demi masalah. Kita butuh orang baru yang bersih,” kata Yulianus.

“Seseorang pemimpin yang hadir harus mampu memberi solusi, bukan menjadi problem bagi pemerintahan daerah. Ketika dia masih menjadi bagian dari problem masa lalu, tidak akan mungkin dia memiliki kebijakan yang luar biasa. Sebab dia masih terbelenggu dengan persoalan sebelumnya,” sambungnya.

Lantas siapa sosok Pj gubernur baru yang diinginkan ? Yulianus menyebut pernyataan presiden sudah sangat jelas saat melakukan pemekaran di tanah Papua.

“Jokowi pernah katakan akan memekarkan Papua menjadi 6 provinsi dan dipimpin oleh anak anak asli Papua, saya pikir pernyataan Jokowi itu sangat jelas. Kini, kami pertanyakan sudah sejauh mana Presiden menterjemahkan itu,” ucapnya.

Diketahui, solidaritas ASN dan masyarakat Papua kembali menggelar aksi damai jilid II di halaman Kantor Gubernur Papua, Rabu (3/4). Mereka merencanakan akan bermalam.

Massa aksi yang mengatasnamakan solidaritas ASN dan masyarakat Papua, dengan tuntutan turunkan Pj Gubernur M Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Papua Derek Hegemur.

Sementara itu hal yang sama juga dilakukan oleh pra ASN yang berugas di kantor Dinas Otonom Kotaraja. Dimana kantor tersebut dipalang oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada, Selasa malam (2/4) sekira pukul 22:00 WIT.

Dari pantauan Cenderawasih Pos pagi kemarin, sejumlah ASN sedang berdiri depan pintu masuk kantor tersebut, tanpak pulah baliho putih yang bertulis Solidaritas ASN Provinsi Papua, dengan lima tuntutan yakni Meminta Pj. Gubernur Papua membatalkan pelantikan Eselon lll, meminta Pj. Gubernur untuk tidak melantikan Eselon ll dan Eselon lV, meminta Presiden RI segera copot Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, kemudian Ridwan Rumasukun stop Nepotisme.

Tak hanya baliho yang besar, pintu masuk kantor Otonom juga menggunakan gembok dan rantai berwarna abu-abu, yang mengakibatkan mobil tidak bisa masuk.

Carles salah seorang anggota Satpol PP di kantor Otonom mengaku tidak tahu pasti siapa yang melakukan pemalangan tersebut.

“Ini dorang sudah tutup dari malam, sekira pukul 22:00 WIT tidak tau siapa dong yang tutup, maksudnya kalau palang datang tanggung jawab boleh, sampaikan langsung ke pimpinan di Kantor Gubernur,” kata Carles kepada Cenderawasih Pos, Rabu (3/4) pagi.

Meski ditutup, masih ada cela berukuran kendaraan motor bisa akses ke dalam Kantor Otonom. “Aktivitas pegawai di dalam tetap berjalan,” lanjut Carles.

Hingga pukul 11:30 WIT aktivitas di kantor Otonom tampak sepi, hampir semua pegawai mengikuti aksi demo di halaman kantor Gubernur Papua.

Kordinator Aksi, Herdianus Asso dalam orasinya menyampaikan bahwa hentikan semua aktivitas pemerintah Provinsi Papua.

Kemudia Ia juga menyampaikan bawah dari ASN Solidaritas hal ini menjadi perhatian untuk kita semua, Ia juga mengajak semua orang, termasuk Mahasiswa dan masyarakat untuk mengikuti aksi tersebut.(fia/cr-278/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version