Catat Sejarah Baru, Papua Selatan Jadi DOB Pertama Raih Opini WTP

Diungkapkan, sejak terbentuknya Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonom baru, melalui kolaborasi, kerja sama, dan kemitraan yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan, DPR Papua Selatan, MRP Papua Selatan, Forkopimda, serta seluruh komponen masyarakat, kita telah mencatat berbagai capaian penting.

Papua Selatan menjadi daerah otonom baru pertama dari empat DOB di Tanah Papua yang berhasil menyelesaikan seluruh roadmap yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selain itu, Papua Selatan juga menjadi daerah otonom baru pertama yang menyelesaikan seluruh Readiness Criteria (RC) sebagai persyaratan pembangunan infrastruktur pemerintahan, sekaligus menjadi yang pertama menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Tanah Papua.

“Pada hari ini, kita kembali mencatat sejarah dengan menjadi daerah otonom baru pertama yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, ” tandasnya.

Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak dan menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, marilah kita terus memperkuat kemitraan, kolaborasi, dan sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Gubernur Apolo Safanpo mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas.

Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun mengatakan, Laporan hasil pemeriksaan ini merupakan LHP kedua sejak terbentuknya Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Selatan. “Penyerahan LHP ini bukan sekadar memenuhi kewajiban seremonial, tetapi merupakan instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, ” jelasnya.