

SIAGA-Aparat kepolisian dan Brimob Polda Papua saat melakukan pengamanan aksi demo pekan lalu di Jayapura. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi hari ini (Rabu,10/9), sebanyak 6.338 personel disiagakan.
Putusan Sengketa Hasil PSU Dibacakan
JAYAPURA – Sidang Putusan sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Papua diketahui akan digelar hari ini (Rabu,10/9) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menghadapi itu berbagai persiapan telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satu diantaranya adalah antisipasi sidang pemeriksaan lanjutan. Hal itu disampaikan, Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon via telepon, Selasa (9/9).
Dijelaskan Fajar putusan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan MK Nomor 9 tahun 2025 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota.
“Pengucapan putusan ataupun ketetapan oleh mahkamah konstitusi berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi Nomor 9 tahun 2025. Memang terjadwal pada, Rabu 10 September besok sekira pukul 13.30 WIB,” kata Fajar, Selasa (9/9).
Sidang keputusan dan penetapan tersebut dilakukan MK setelah dilakukannya sidang pendahuluan pada Selasa dan Kamis (2-4 September) lalu. Jika putusan majelis hakim nantinya akan terjadi dismisal sebagai mana diatur dalam pasal 57 PKPU 18 tahun 2024 maka KPU membutuhkan waktu setidaknya tiga hari untuk menetapkan pasangan calon gubernur Papua terpilih.
“Artinya pada, Sabtu 13 September 2025 mendatang KPU akan mengelar rapat pleno terbuka tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2025-2030,” tambah Fajar.
“Selambat-lambatnya pada tanggal, 13 melaksanakan atau mengelar rapat pleno terbuka tentang penetapan pasangan calon terpilih. Itu apabila putusan yang dibacakan dismisal,” jelasnya.
Page: 1 2
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil…
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan kasus tersebut bermula ketika korban…