

JAYAPURA – Bagi alumni SMA ataupun sarjana yang ingin menjadi ASN di tahun 2019 ini sepertinya masih harus bersabar, seraya mencari peluang lain yang memungkinkan. Pasalnya hingga kini pemerintah pusat belum membuka pendaftaran baru termasuk melalui jalur Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K). Pemerintah Provinsi Papua kata Aisten III Setda Papua, Elly Auri masih menunggu mekanisme dari kementerian terkait penerimaan atau pengangkatan pegawai formasi baru.
“Kami baru buat surat ke Jakarta dan kami minta ke Menteri untuk bulan Maret untuk tes CPNS yang umum dan P2K jika itu disetujui. Tapi hingga kini masih menunggu keputusan menteri apakah itu di bulan Maret atau setelah Pilpres,” kata Elly saat ditemui di halaman Kantor Gubernur Papua, Rabu (13/2). Begitu juga dengan kuotanya Pemprov masih menunggu penyampaian dari kementerian termasuk terkait kuota, semua ditentukan pemerintah pusat.
“Maret itu sesuai dengan surat kami namun nanti menteri yang pertimbangkan. Jika memungkinkan Maret ya tidak apa-apa tapi jika dianggap bisa mengganggu agenda Pilpres maka kemunginan setelah April baru ada penyampaian,” jelasnya. Elly juga menegaskan bahwa untuk tahun ini pihaknya belum membuka pegawai honorer. “Tadi saya tanya kepala BKN untuk tahun ini kita belum bisa menerima pegawai honorer. Formasi yang ada kami gunakan yang sudah ada dulu dimana honorer yang sudah ada 700 lebih dan Maret ini nanti ditentukan dari menteri,” imbuhnya.
Disinggung soal kebutuhan tenaga apa di Papua, pihaknya belum bisa memastikan membutuhkan ASN dengan latar belakang ilmu yang seperti apa. “Kami cek dulu Papua membutuhkan tenaga ASN yang latar belakang ilmunya seperti apa,” pungkasnya. (ade/ary)
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menyatakan evakuasi dilakukan setelah pihak…
Krisis pangan dan air bersih melanda ratusan warga di tiga distrik terisolasi Kabupaten Puncak, Papua…
Seratusan orang yang terdiri dari pelajar dan guru di SMAN 5 Jayapura, diduga keracunan makanan…
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414…
Kondisi ini diperkirakan kian mengkhawatirkan karena potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada…
Karena itu, Kemenkeu saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menambal kekurangan…