

Ketua NPCI Papua, Jayakusuma (foto:Erianto / Cenderawasih Pos)
JAYAPURA-Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Papua, H. Jayakusuma, mendesak Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua segera mendaftarkan NPCI Papua untuk mengikuti Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (Peparpenas) XI tahun 2025 yang akan digelar di Jakarta pada bulan November mendatang.
Pasalnya, hingga Senin (22/9), status kepastian NPCI Papua untuk tampil dalam ajang bergengsi tingkat pelajar penyandang disabilitas itu belum juga menemui kejelasan.
Menurut Jayakusuma, pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan Kemenpora terkait proses administrasi pendaftaran.
Dari hasil komunikasi tersebut, Kemenpora menegaskan bahwa kesempatan mendaftar masih terbuka, namun harus dipenuhi dengan syarat adanya surat resmi dari Disorda Papua.
“Dari Kemenpora disampaikan bahwa pendaftaran masih bisa dilakukan, tetapi syaratnya Disorda Papua harus mengirimkan surat resmi ke Kemenpora. Itu yang sampai sekarang belum dipenuhi,” jelasnya.
Namun, ketika NPCI Papua melakukan komunikasi dengan Disorda, muncul penjelasan bahwa telah terjadi miskomunikasi di internal.
“Menurut Disorda, mereka sudah memberikan surat pemberitahuan untuk proses pendaftaran. Tapi surat itu bukan disampaikan ke pengurus NPCI, melainkan ke pihak lain. Jadi di sini letak miskomunikasinya,” ungkap Jaya.
Situasi ini, kata Jaya, harus segera diluruskan agar tidak mengganggu persiapan kontingen NPCI Papua yang saat ini tengah fokus menjalani latihan menuju Peparpenas.
“Kita berharap ada kejelasan dari Disorda, mengingat pelaksanaan Peparpenas XI sudah semakin dekat. Atlet-atlet kita sudah berlatih maksimal. Jangan sampai hanya karena persoalan administrasi, Papua gagal tampil,” tegasnya.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…