Pastikan Tak Ada Dwifungsi TNI
Ketiga, pemberhentian sementara apabila ASN tersebut diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau lembaga non structural, dan cuti di luar tanggungan negara.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, Informasi Publik KemenPANRB Mohammad Averrouce menambahkan, pemberhentian ASN ini tentunya diterapkan sesuai dengan PP 94/2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Artinya, pemecatan tidak serta merta dilakukan. Tapi, melalui teguran untuk perbaikan terlebih dahulu. (syn/tyo/mia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Recent Posts
Pemprov Bentuk Koperasi Papua Pegunungan
Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan Elay Giban, SE, MM mengaku tingginya harga di wilayah…
Papua Disiapkan Jadi Sentra Kampung Nelayan Merah Putih
Menurut Latif, hingga saat ini terdapat 179 titik lokasi yang telah terdata dari Provinsi Papua…
Pemkab Biak Minta Hub Logistik dan Kemudahan Izin Investasi
Rapat koordinasi ini diisi dengan berbagai materi, diantaranya pemaparan alokasi anggaran BPP tahun 2026, pemaparan…
BPKAD Kota Targetkan Pembayaran THR ASN Cair Pekan Depan
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, menjelaskan bahwa kebijakan pembayaran THR tahun 2026 mengacu…
SMK Negeri 5 Penerbangan Resmikan Ruang Praktik Siswa Senilai Rp 4,9 Miliar
Ia menjelaskan, pendidikan di SMK tidak hanya berfokus pada teori, tetapi lebih menekankan pada pengasahan…
Pejabat Sekretariat Dewan DPR Papua Dilaporkan ke Polda Papua
Ia merasa dirugikan atas pemutusan hubungan kontrak kerja tersebut. Apalagi pekerjaan ini sudah ditangani selama…