Categories: METROPOLIS

Ratusan Penghuni Lapas Abepura Tak Punya BPJS

JAYAPURA – Persoalan jaminan kesehatan masyarakat memang wajib menjadi perhatian negara. Tanpa terkecuali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) harusnya tak luput dari perhatian pemerintah.

Namun di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura, Kota Jayapura terdapat kurang lebih sebanyak 796 WBP tidak memiliki BPJS Kesehatan dari total keseluruhan 831 WBA.

“Lebih kurang 800 WBA itu, sebanyak 796 WBA yang tidak mengunakan BPJS, kurang lebih 150-an warga binaan yang punya BPJS seperti itu,” ungkap Kepala lapas (Kalapas) Kelas IIA Abepura Badarudin, Senin (28/4).

  Lanjut Badarudin mengatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah baik dari kota maupun provinsi. Hal itu ia sampaikan karena hampir 100 persen penghuni WBA yang ada di lapas Abepura masyarakat Papua.

  Karena itu kami meminta adanya satu kepedulian dari pemerintah daerah untuk proses pembinaan dalam hal ini pelayanan kesehatan. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri bagi pihak Rutan dalam memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

  “Sehingga kami dalam melakukan pelayanan tidak mengalami kendala-kendala berat seperti itu. Karena selama ini kami kendalanya disitu, mereka tidak punya BPJS, kami juga tidak punya dana yang cukup, warga binaan juga tidak punya dana cukup. Karena ini juga hak warga binaan sebagai warga negara,” jelasnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Pemprov Papua Siapkan Mudik Gratis Nataru

   Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…

13 hours ago

Presiden Harus Bersikap Setelah Gereja Beri Sinyal

Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…

14 hours ago

Bangunan Pasar di Perbatasan RI-PNG Mulai Rusak, PAD Tak Maksimal

   Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…

14 hours ago

Prabowo Persilakan KPK Periksa Menterinya

Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…

15 hours ago

Selesaikan Konflik, Pimpinan Daerah Diminta Rangkul Semua Pihak

Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…

15 hours ago

Uncen Berduka, Jangan Ada Palang Memalang

Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…

16 hours ago