Ia menjelaskan kondisi ini kerap menjadi kendala saat warga binaan yang sakit butuh pelayanan kesehatan lanjutan yakni ke rumah sakit. Namun dikarenakan jaminan kesehatan warga binaan tidak ada dan tidak aktif, tentu pihak Lapas kerap menombok.
“Kami juga punya anggaran tidak mungkin meng-kover itu semua untuk kesehatan WBP. Karena namanya biaya rumah sakit itu kami tidak bisa prediksi,” ujarnya.
Guna menyikapi hal tersebut, pihaknya mengupayakan agar WBP yang belum tercover BPJS Kesehatan diusulkan masuk ke dalam program pemerintah kota, yakni BPJS Kesehatan.
” Ini merupakan tanggungjawab bersama, jangan hanya dititipkan kemudian dibiarkan. Mereka juga butuh jaminan kesehatan. Ini merupakan tanggungjawab bersama negara. Termasuk dengan jaminan kesehatannya,” pungkasnya. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil…
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan kasus tersebut bermula ketika korban…
Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke masih terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam program revitalisasi Universitas…
“Sebentar lagi selesai.” Kalimat ini mungkin sering muncul saat sedang mengerjakan tugas atau mengejar deadline.…
Usai melalui beberapa tahapan test yang dilakukan dari oleh pansel dan BKN, akhirnya Gubernur Papua…
Selama ratusan bahkan ribuan tahun, bumi dan laut telah menghidupi miliaran manusia. Lebih dari 17…