Ia menjelaskan kondisi ini kerap menjadi kendala saat warga binaan yang sakit butuh pelayanan kesehatan lanjutan yakni ke rumah sakit. Namun dikarenakan jaminan kesehatan warga binaan tidak ada dan tidak aktif, tentu pihak Lapas kerap menombok.
“Kami juga punya anggaran tidak mungkin meng-kover itu semua untuk kesehatan WBP. Karena namanya biaya rumah sakit itu kami tidak bisa prediksi,” ujarnya.
Guna menyikapi hal tersebut, pihaknya mengupayakan agar WBP yang belum tercover BPJS Kesehatan diusulkan masuk ke dalam program pemerintah kota, yakni BPJS Kesehatan.
” Ini merupakan tanggungjawab bersama, jangan hanya dititipkan kemudian dibiarkan. Mereka juga butuh jaminan kesehatan. Ini merupakan tanggungjawab bersama negara. Termasuk dengan jaminan kesehatannya,” pungkasnya. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurut dia, jika konektivitas darat dan laut berjalan bersamaan maka masyarakat akan memperoleh manfaat yang…
Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan merupakan hak mendasar…
Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Merauke mengamankan seorang pria berumur 44 tahun berinisial FB atas…
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, melalui Staf Ahli Wali Kota, Sem Stenly Merauje,…
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, dikonfirmasi menjelaskan, peristiwa bermula ketika seorang pria diduga melakukan…
Pemandangan elok pesisir Pantai Hamadi, Kota Jayapura, kini tertutup oleh fenomena material laut dan limbah…