Ia menjelaskan kondisi ini kerap menjadi kendala saat warga binaan yang sakit butuh pelayanan kesehatan lanjutan yakni ke rumah sakit. Namun dikarenakan jaminan kesehatan warga binaan tidak ada dan tidak aktif, tentu pihak Lapas kerap menombok.
“Kami juga punya anggaran tidak mungkin meng-kover itu semua untuk kesehatan WBP. Karena namanya biaya rumah sakit itu kami tidak bisa prediksi,” ujarnya.
Guna menyikapi hal tersebut, pihaknya mengupayakan agar WBP yang belum tercover BPJS Kesehatan diusulkan masuk ke dalam program pemerintah kota, yakni BPJS Kesehatan.
” Ini merupakan tanggungjawab bersama, jangan hanya dititipkan kemudian dibiarkan. Mereka juga butuh jaminan kesehatan. Ini merupakan tanggungjawab bersama negara. Termasuk dengan jaminan kesehatannya,” pungkasnya. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pernyataan tersebut menjadi pembuka dari sederet kebijakan dan program yang diklaim akan meningkatkan kesejahteraan pekerja…
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melalui Komis C melakukan Sidak ke Dinas Sosial untuk…
Setahun berikutnya, ia menuntaskan S2 di jurusan Informatika dari kampus yang sama pada 2013. Sejak…
Aviasi Penerbangan Trigana Air Service saat ini sedang melakukan efisiensi biaya operasional penerbangan yang cukup…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggandeng Global Green Growth Institute (GGGI) dan para pemangku kepentingan…
Setelah bencana longsor yang terjadi di Distrik Tagineri, Tanggime dan Bolakme (Banjir), kini giliran Distrik…