Categories: PEGUNUNGAN

ASN Pemkab Jayawijaya Pertanyakan Pemotongan 30 Persen TPP

WAMENA – Aparatur Sipil Negera (ASN) dilingkungan Pemkab Jayawijaya mengancam akan melakukan aksi mogok kerja apabila pemerintah daerah tak menjawab alasan terjadinya pemotongan 30 persen pada Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP), sebab dinilai selama ini tujangan tersebut sudah kecil namun masih tetap di kurangi lagi.

Salah Satu ASN Pempab Jayawijaya yang di temui di Kantor Bupati Ance Rumbekwan, SH  menyatakan yang diinginkan oleh ASN pemkab Jayawijaya mempertanyakan dari semua pergeseran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, dan juga evisiensi yang diberlakukan secara nasional mengapa harus TPP ASN yang harus di korbankan, dan kegiatan lain -lain tidak dilakukan pemotongan.

“Kami ingin jawaban pasti dari pemerintah daerah terkait dengan pemotongan TPP ASN dilingkungan pemkab Jayawijaya yang mencapai 30 persen,”ungkapnya Senin (28/4) usai apel pagi di kantor Bupati Jayawijaya.

Ia meminta agar kegiatan fisik dikurangi saja dan jangan insentif atau TPP ini yang dikorbankan, saat ini ada gejolak harga yang mahal di pasaran Wamena dan TPP ASN Jayawijaya sudah paling rendah se Indonesia namun masih juga di kurangi  30 persen

Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.Kp menyatakan aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Bupati Jayawijaya untuk nantinya akan ditinjau ulang kedepan, namun ia mengharapkan agar ASN di lingkungan Pemkab Jayawijaya tetap melaksanakan pekerjaannya seperti biasanya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago