“Apa yang disampaikan akan kita teruskan kepada pimpinan daerah untuk nantnya dilihat dan mengambil kebijakan terkait dengan pengurangan TPP ASN ini, namun kami berharap tak ada yang melakukan mogok kerja,” bebernya menanggapi permintaan ASN Pemkab Jayawijaya
Di tempat yang sama Sekda Jayawijaya Thony M Mayor, S.IP, M.KP menyatakan pengurangan ini disesuaikan dengan kemampuan daerah, siapapun pimpinan daerahnya akan mendapat masalah yang sama, sebab pengurangan ini bukan dari daerah tapi dari pusat.
Sekda juga mengaku APBD Tahun 2025 ini sudah sudah ditetapkan sebelum bupati dan Wakil Bupati dilantik sehingga pengurangan ini bukan dari pemerintah daerah, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada saat ini.(jo/wen
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra mengatakan, pengawasan dilakukan sebagai bagian dari tugas Barantin…
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur,…
Hanya berselang 15 menit setelah insiden, Tim Babat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika yang…
Kajati Papua Jefferdian mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang secara rutin dilakukan secara bergantian…
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga…
enghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Papua secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan…