

Diskusi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan, Pokja Papua Sehat dengan melibatkan Pimpinan RSUD DOK II Jayapura, RSUD Abepura, RSJ Abepura, dan Stikes Jayapura, di GKN Lantai 4 Selasa (27/8) kemarin. (foto:Pokja for Cepos)
Terkait Pelayanan Kesehatan di Kota Jayapura
JAYAPURA-Pokja Papua Sehat, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) adakan pertemuan dengan Pimpinan RSUD DOK II Jayapura, RSUD Abepura, RSJ Abepura, dan Stikes Jayapura. Pertemuan ini membahas pelayanan Kartu Papua Sehat (KPS) di era Otonomi Khusus Jilid II dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan di rumah sakit.
Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP sekaligus moderator dalam diskusi bersama ini, Edison Tanati menjelaskan, tujuan diskusi ini adalah untuk mendengarkan langsung tentang penyaluran Dana Otsus Bidang Kesehatan yang diterima rumah sakit yang ada di Kota Jayapura. Selain itu juga membahas bagaimana proses dan kendala terkait pelayanan saat di rumah sakit terutama angka kematian dan kelahiran OAP di rumah sakit.
“Dalam kesempatan tersebut, kami banyak mendengar masukan dan keluhan terkait pelayanan di RS dan penyerapan dana otsus untuk bidang kesehatan,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos dalam rilisnya, Selasa (27/8) kemarin.
Dari pertemuan ini, nantinya akan ditindaklanjuti dengan survey atau turun langsung dan melihat kondisi RSUD Dok II Jayapura, RSJ Abepura dan Stikes Jayapura untuk dapat menjadi pertimbangan dan pelaporan tim Pokja Papua Sehat.
dr. George Rumborias Wakil Direktur SDM RSUD Dok II Jayapura mengungkapkan tentang adanya bantuan Otsus dan dari pusat dari Kementerian Kesehatan yang diterima, namun belum terlihat progress dan perkembangannya dan dianggap kurang tepat sasaran.
“Perlu Pengelolaan Internal Rumah sakit yang baik dan tidak baku tipu dan harus lebih transparan, untuk mencapai Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat” ungkapnya.
Tidak hanya itu, menurutnya Infrastruktur Rumah sakit dan kesejahteraan SDM atau Pegawai rumah sakit perlu dipersiapkan dengan baik. “Ada beberapa alat yang masih harus meminjam ke Rumah Sakit lain, begitu juga dengan Kesejahteraan Pegawai yang perlu diperhatikan, mengingat hampir sebagian besar pegawai yang ada baik perawat maupun karyawan memiliki gaji yang masih dibawah UMR, ” Jelasnya.
Page: 1 2
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…