

Justin Sirous (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun program rencana strategis (Renstra) terkait perubahan sistem transportasi di Kota Jayapura. Dalam renstra tersebut pihaknya mendorong agar kedepannya Kota Jayapura memiliki angkutan berbasis modern atau angkutan massal.
“Kita sedang mendorong agar kedepannya angkutan umum di Kota Jayapura, harus mengarah ke angkutan masal,” ujar Justin di Jayapura, Senin (27/5).
Dasar dari Renstra tersebut karena angkutan umum yang ada di Kota Jayapura saat ini telah melewati batas layak pakai. “Angkutan umum kita punya di Kota Jayapura saat ini usianya sebagian besar sudah di atas 15 tahun,” ungkapnya
Hal lain yang mendorong angkutan masal ini, untuk mengurangi polusi udara serta mengurangi kemacetan yang ada. “Angkutan umum kita di Jayapura saat ini sudah hampir 700 lebih, dengan kondisi ini tentunya akan semakin rumit baik dari sisi polusi udaranya tapi juga kemacetan,” tuturnya.
Adapun progres dari renstra tersebut masih dalam tahap penyusunan, mulai dari segi anggaran tapi juga kolaborasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan transortasi. Tidak hanya itu pihaknya juga sedang mendorong renstra angkutan masal ini dengan membsngun sosialosasi dengan Organda yang ada di Kota Jayapura.
“Karena ini bicara program jangka panjang jadi tidak serta merta dibuat begitu saja tanpa melibatkan pihak lain terutama para sopir angutan umum,” ujarnya.
Selain itu progam angkutan masal ini perlu adanya persetujuan dari pemerintah daerah. Adapun dukungan pemerintah daerah, berkaitan dengan dukungan anggaran dalam hal penyediaan bus.
“Karena semuanya harus dikaji, dari sisi kebutuhan, misalnya untul Kota Jayapura Waena, butuh berapa bus, jadi resntra ini lerlu dikaji secara mendetail sehingga tidak mubazir,” jelasnya.
“Semoga semua pihak bisa memberikan masukan ataupun saran, karena apa yang kita kerjakan ini tidak terlepas untuk meningkatkam PAD Kota Jayapura,” pungkasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…