

Plh. Kasat Pol PP kota Jayapura, Sefnat Kambuaya, S.Sos, ( Foto Jimi/cepos)
JAYAPURA-Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, Sefnat Kambuaya mengatakan, pihaknya siap melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas dan lahan di Pasar Youtefa dan Pasar Otonom Kotaraja, pasca penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura.
“Kami hanya pengawasan saja, kalau macam yang punya kegiatan itu kan Dinas perindustrian dan perdagangan,”kata Sefnat Kambuaya, Senin (26/5).
Lanjut dia, berdasarkan informasi dari Disperindagkop Kota Jayapura, pihaknya akan memasang papan informasi dan larangan kepada para pedagang untuk tidak lagi membangun lapak jualan di tempat yang sudah diterbitkan oleh Pemkot Jayapura beberapa waktu yang lalu.
“Nanti akan dipasang papan imbauan, nanti dari Perindakop yang akan memasang papan himbauan di tempat-tempat yang kemarin kita sudah bongkar,”ujarnya.
Namun demikian pihaknya tidak menempatkan petugas khusus di pasar untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada di pasar terutama terkait penggunaan lahan untuk mendirikan bangunan lapak jualan.
Untuk itu pihaknya berharap masyarakat dalam hal ini pedagang harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemkot Jayapura untuk tidak lagi membangun lapak-lapak jualan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah kota Jayapura.
“Tidak ada penempatan dari petugas satuan polisi pamong praja, belum ada koordinasi untuk penempatan petugas satuan polisi pamong praja,”tambahnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…