Categories: METROPOLIS

Kepala BP3KP PPS Sebut Tengah Perjuangkan  Kursi Afirmasi  DPR RI dan DPD RI

MERAUKE– Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan  Otonomi Khusus Papua (BP3KP)  Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah memperjuangkan adanya kursi afirmatif bagi orang asli Papua untuk DPD RI dan DPR RI.   

‘’Kami yang diberi  kepercayaan sebagai Ketua BP3OKP Provinsi Papua Selatan saat ini tengah memperjuangkan adanya  afirmatif kursi di DPR RI dan DPD RI. Kita  minta kepada  pemerintah pusat agar dikeluarkan satu instruksi presiden (Inpres), termasuk adanya dana alokasi  khusus untuk pembinaan orang asli Papua  lewat Kementrian Dalam Negeri.  Sementara  berproses dan  menjadi tugas kami di BP3OKP untuk kawal. Ide itu muncul dari kami sendiri,’’ kata  Yoseph  Yanawo Yolmen dei Merauke baru-baru ini.

Dikatakan, usulan untuk  adanya kebijakan afirmasi  khusus untuk DPR RI dan DPD RI, karena ketika   pemilihan umum seperti yang baru dilalui 14 Februari 2024, saudara-saudara OAP tidak bisa berkompetisi.

‘’Kami berharap pada Pemilu 2029, usulan kami itu bisa terakomodir. Artinya untuk DPR RI, salah satu harus diberi kursi afirmatif untuk saudara-saudara kita AOP yang memiliki kompetensi. Dan untuk  DPD RI, kami perjuangkan2 kursi afirmatif,’’ jelasnya.

Terkait dengan usulan yang sedang diperjuangkan tersebut, Yoseph  Yanawo Yolmen  berharap adanya dukungan dari masyarakat Papua, sehingga  apa yang tengah diperjuangkan itu dapat memberikan dampak positif  untuk masyarakat di Papua Selatan.   

Sekadar diketahui, pada Pilpres dan Pileg serentak 14 Februari 2024 lalu, untuk  DPR RI dfari 3 kursi yang diperebutkan, 2 diantaranya berhasil direbut OAP. Sementara untuk DPD RI dari 4 kursi, hanya 1 kursi  berhasil direbut OAP. Sementara  3 kursi lainnya berhasil diraih  warga nusantara. (ulo)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

16 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

17 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago