Inspektorat Papua Distribusikan 98 Kendaraan Dinas ke OPD
Dia menjelaskan sesuai aturan yang bisa melakukan dum kendaraan hanya gubernur, wakil gubernur dan sekda, sementara DPR tidak bisa melakukan dum. pelaksanaan dum, juga harus dilihat tahun penggunaan kendaraan dan beberapa persyaratan lainnya.
Danny mengatakan penertiban aset tersebut merupakan implementasi satu dari delapan area intervensi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Delapan fokus area intervensi tersebut merupakan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi.
“Barang milik daerah (BMD) salah satunya aset perlu ditertibkan karena nilainya uang semua. Selain kendaraan dinas, juga akan menertibkan aset rumah dinas dalam waktu dekat ini,” ujarnya. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Recent Posts
Periksa Secara Manual Tanpa Alat Khusus, Lapor Aparat Jika Ada Kecurigaan
Upaya penyelundupan barang terlarang, terutama Narkotika jenis ganja sebelumnya marak diungkap saat diselundupkan lewat jalur…
Ribuan Tenaga Honorer Pemkab Merauke Terancam Dirumahkan
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken kepada wartawan di Merauke menyebut, jumlah tenaga…
Curah Hujan Tinggi dan Pasang Laut Picu Banjir
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menjelaskan bahwa saat hujan deras turun bersamaan dengan pasangnya…
Sekolah Dukung Larangan Anak Miliki Akun Media Sosial
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mewajibkan platform seperti…
Dua Tersangka Narkotika Diserahkan Ke Kejari
Tersangka pertama berinisial MM (23) yang diamankan di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua, Distrik Jayapura…
Kasus Ini Bukan Sekadar Kehilangan Anggota Keluarga, Tapi Simbol Ketidakadilan
Kisah itu kini menjadi perbincangan luas di masyarakat. Banyak yang merasa kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan…