Inspektorat Papua Distribusikan 98 Kendaraan Dinas ke OPD
Dia menjelaskan sesuai aturan yang bisa melakukan dum kendaraan hanya gubernur, wakil gubernur dan sekda, sementara DPR tidak bisa melakukan dum. pelaksanaan dum, juga harus dilihat tahun penggunaan kendaraan dan beberapa persyaratan lainnya.
Danny mengatakan penertiban aset tersebut merupakan implementasi satu dari delapan area intervensi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Delapan fokus area intervensi tersebut merupakan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi.
“Barang milik daerah (BMD) salah satunya aset perlu ditertibkan karena nilainya uang semua. Selain kendaraan dinas, juga akan menertibkan aset rumah dinas dalam waktu dekat ini,” ujarnya. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Recent Posts
Wabup Jayawijaya Sebut Ada Oknum yang Ingin Wamena Tidak Aman
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP meyatakan setelah mengikuti perkembangan pasca konflik yang terjadi…
Kerentanan Sosial Muncul ketika Masyarakat Tidak Menghargai Budaya Setempat
Perda ini mewajibkan seluruh bangunan dan fasilitas publik di wilayah Kota Jayapura untuk memasang…
Rental Playstation Pasar Entrop Jadi Kedok Jualan Ganja dan Miras
Saat melakukan pemantauan di kawasan Pasar Los Entrop, petugas mencurigai sebuah tempat usaha rental…
Asosiasi Peternak Ayam Petelur Minta SE Gubernur Papua Dijalankan
Ketua Satgas Asosiasi Peternak Ayam Petelur se-Tanah Tabi, Gatot Sugiantoro, mengatakan saat ini terdapat…
Pemuda Katolik Harus Teguh dalam Iman, Nyata dalam Karya
Abisai menegaskan bahwa Pemuda Katolik merupakan salah satu pilar penting bagi gereja dan bangsa,…
Gugatan Praperadilan Mantan Kadis Perumahan dan Pemukiman Jayawijaya Ditolak
Berdasarkan informasi yang terima dari penyidik Polda Papua terkait dengan praperadilan yang diajukan dari pihak…