JAYAPURA– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Papua melakukan audit rinci atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2023 yang dilakukan secara daring. Audit rinici ini sebagai implementasi pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabilitas.
Entry meeting tersebut dipimpin langsung oleh ketua BPK Perwakilan Papua, Martuama Saragi, di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua, Selasa (23/4).
Pj. Gubernur Papua, Ridwan Rimasukun dalam sambutan menyatakan kesiapan untuk mendukung kelancaran proses audit. Pihaknya pun mengingatkan semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pro aktif mempersiapkan data maupun dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa.
“Sehingga capaian pada pemeriksaan LKPD 2023 bisa lebih maksimal,” tegas Ridwan.
Pemeriksaan rinci BPK pada LKPD Pemda 2023 dilakukan selama 30 hari, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan LKPD ini juga merupakan agenda rutin yang dilakukan secara periodik satu tahun sekali sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang menyampaikan kegiatan tersebut dihadiri semua kapala daerah se-Tanah Papua termasuk kepala daerah di kabupaten/kota.
“Entry meeting tersebut melibatkan semua entitas Pemda Kab/ Kota se-Papua serta Kab/Kota se- Provinsi DOB melalui aplikasi zoom meeting,” kata Situmorang kepada Cenderawasih Pos, Selasa (23/4)
“Hasilnya kita harus siap memberikan data-data dokumen cepat dan tepat karena waktu mereka hanya 30 hari,” jelas Situmorang. (cr-278/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos