Pemprov Harus Serius Kelola Aset Senilai Rp17,4 Triliun

  “Pembinaan BUMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus diarahkan agar BUMD mampu meningkatkan kinerja, memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah, serta menjadi salah satu sumber penguatan APBD Provinsi Papua,” ujarnya.

   Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemprov Papua diminta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Dengan demikian, DPR Papua dapat memastikan seluruh rekomendasi BPK benar-benar diselesaikan dan tidak kembali menjadi temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya.

  “Pengelolaan aset daerah, perlindungan tenaga honorer dan PPPK, penguatan BUMD, serta penyelesaian rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal Papua,” pungkas Yermias. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q