Soal MBG  Perlu Ada  Satu Pemahaman

JAYAPURA – Beberapa pelajar di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura melakukan aksi penolakan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

   Terkait dengan adanya penolakan dari beberapa pelajar di Kota Jayapura yang dituangkan melalui aksi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pelajar tingkat SMP-SMA menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

   Namun kata Jeri, sebelumnya bupati/wali kota di Papua sudah melakukan hal-hal teknis dengan memberikan imbauan-imbauan kepada pihak sekolah yang didahului dengan rapat bersama antara Pemda kabupaten/kota dengan OPD teknis dan pihak sekolah. Sehingga dilarang peserta didik untuk mengikuti kegiatan demo tersebut.

   “Program ini kan niatnya bagus untuk meningkatkan pemenuhan gizi,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (18/2)

   Mengenai mekanisme pelaksanaan MBG, Jeri mengaku sedang berproses. Bahkan gubernur kerap menyampaikan semuanya sedang dipersiapkan dan tersentral di Badan Gizi Nasional (BGN). Seluruh komponen pemerintahan baik itu di daerah, harus mendukung proses program prioritas ini.

   “Kalaupun masih ada resistensi terkait hal ini, maksudnya demo yang dilakukan oleh pelajar. Maka lebih masif bisa disampaikan antara pemerintah, sekolah dan orang tua,” ungkapnya.